Pekanbaru,MN Cakrawala– Langkah Pekanbaru menghadirkan WiFi gratis di halte-halte publik sekilas terdengar progresif. Namun di balik narasi transformasi digital yang digaungkan, publik justru dihadapkan pada pertanyaan lama: apakah ini benar solusi, atau hanya proyek pencitraan yang berulang?
Pemerintah Kota di bawah kepemimpinan Agung Nugroho tampak begitu percaya diri menyebut program ini sebagai bagian dari integrasi transportasi modern. Tapi realitas di lapangan kerap berkata lain—transportasi umum sendiri masih belum sepenuhnya andal, jadwal tak konsisten, dan akses belum merata. Dalam kondisi seperti itu, menghadirkan WiFi di halte justru terkesan seperti membangun “lapisan digital” di atas fondasi yang belum kokoh.
Alih-alih menjawab persoalan mendasar, kebijakan ini berisiko menjadi simbol modernitas semu. WiFi gratis mungkin memberi kenyamanan sesaat, tetapi tidak otomatis memperbaiki kualitas layanan transportasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Lebih jauh, publik juga mulai mempertanyakan prioritas anggaran. Di tengah berbagai kebutuhan mendesak—mulai dari infrastruktur dasar hingga layanan publik yang belum optimal—pengadaan WiFi di banyak titik justru menimbulkan kecurigaan: apakah ini benar kebutuhan utama, atau sekadar proyek yang “terlihat bagus” di atas kertas?
Janji perluasan ke masjid, posyandu, ruang terbuka hijau hingga kawasan UMKM pun menambah panjang daftar ambisi. Namun pengalaman sebelumnya membuat masyarakat tak mudah percaya. Wacana pengadaan smartphone untuk setiap RT yang sempat digaungkan, hingga kini belum juga terealisasi. Ini menjadi preseden bahwa tidak semua program digital berujung pada implementasi nyata.
Tantangan teknis juga bukan hal kecil. Kualitas jaringan yang sering tidak stabil, potensi penyalahgunaan, hingga lemahnya pengawasan bisa membuat fasilitas ini berakhir terbengkalai. Tanpa pengelolaan serius dan transparansi anggaran, WiFi gratis berpotensi berubah dari solusi menjadi beban baru.
Di sisi lain, klaim bahwa program ini akan mendorong ekonomi digital dan menghidupkan ruang publik terdengar terlalu optimistis. Tanpa dukungan ekosistem yang matang—pelatihan UMKM, akses pasar, hingga perlindungan digital—WiFi gratis hanyalah alat, bukan jawaban.
Pada akhirnya, program ini mengandung paradoks klasik pembangunan: terlihat maju, tapi belum tentu menyentuh akar masalah. Masyarakat tentu tidak menolak kemajuan teknologi, tetapi yang mereka butuhkan bukan sekadar koneksi internet—melainkan kebijakan yang benar-benar menyelesaikan persoalan nyata.
Jika tidak dikelola dengan serius, WiFi gratis di halte bisa saja menjadi satu lagi proyek ambisius yang berakhir sebagai simbol—ramai di awal, lalu perlahan dilupakan.(ef)
