Pekanbaru,MN Cakrawala – Babak lanjutan temuan audit tahun 2024 kembali membuka rincian baru terkait kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang disebut tidak dilaksanakan di lingkungan Sekretariat DPRD Riau.
Dalam dokumen yang diperoleh, tercatat sejumlah nama berinisial beserta nilai pembayaran yang telah dicairkan, meski kegiatan perjalanan dinas tersebut dinyatakan tidak terlaksana. Komponen yang dibayarkan meliputi uang harian, transportasi, dan penginapan.
Beberapa inisial yang tercantum antara lain:
RA, RA, MA, RA, MA, RAK, AAN, SR, NP, ABH, Fa, Ra, NVN, YD, NW, FG, RKS, ZF, AA, DR, RA, ABH, NVN, P, SR, ES, YD, ZF, ZF.
Adapun nilai pembayaran yang tercatat bervariasi, di antaranya:
Rp6.780.000, Rp5.133.000, Rp6.543.000, Rp7.740.000, Rp7.342.000, hingga Rp5.758.000 dan Rp6.779.600.
Pola angka yang muncul memperlihatkan kecenderungan nilai yang relatif seragam dan berulang di berbagai entri. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya mekanisme pencairan anggaran yang tidak sepenuhnya mencerminkan realisasi kegiatan di lapangan, sebagaimana tergambar dalam temuan audit.
Selain itu, dalam sejumlah catatan, tidak ditemukan adanya pengembalian dana (penyetoran) atas kelebihan pembayaran tersebut, sehingga nilai yang telah dicairkan masih tercatat sebagai sisa.
Temuan rinci ini semakin menambah tekanan publik agar dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap proses pencairan anggaran, termasuk memastikan kesesuaian antara kegiatan yang dilaporkan dan yang benar-benar dilaksanakan.
Seperti diberitakan sebelumnya, total temuan mencapai 1.858 aktivitas perjalanan dinas yang disebut tidak dilaksanakan, namun tetap dibayarkan.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Bagian Humas Setwan DPRD Riau, Teddy. Namun hingga berita ini disusun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Selain itu, konfirmasi juga telah disampaikan kepada Kepala Bagian Umum Setwan DPRD Riau, Marto Saputra. Namun hingga saat yang sama, belum diperoleh respons dari yang bersangkutan.
Informasi ini merujuk pada temuan audit tahun 2024 dan masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait. Media ini menjunjung asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab guna memastikan pemberitaan yang berimbang.
Ketika dua pejabat kunci belum memberikan penjelasan di tengah rincian temuan yang terus terbuka, publik kini menunggu: siapa yang akan pertama menjawab, dan siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban.Bersambung.(Ef)
