PEKANBARU,MN Cakrawala – Pembangunan Perumahan Inara Madani di Jalan Suka Karya, Gang Cemara No. Ujung, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, menuai sorotan. Proyek perumahan yang dikerjakan PT Putri Inara Jaya, berdasarkan data yang diperoleh awak media merupakan anggota Real Estate Indonesia (REI), diduga menyimpan persoalan serius terkait pemenuhan standar teknis bangunan gedung.
Hasil pemantauan dan investigasi lapangan menemukan sejumlah indikasi yang patut mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Mulai dari dugaan ketidaksesuaian konstruksi dengan dokumen teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), persoalan pemenuhan standar keselamatan bangunan, hingga tidak terlihatnya papan informasi PBG di lokasi pembangunan.
Persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi perizinan. Lebih jauh, menyangkut keselamatan, kualitas bangunan, serta perlindungan masyarakat yang nantinya akan membeli dan menempati rumah tersebut.
Tulangan Kolom 4D10 Diduga Dipasang 4D8
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah spesifikasi tulangan kolom beton.
Dalam dokumen Detail Engineering Design (DED), spesifikasi tulangan kolom beton berukuran 15 x 15 sentimeter tercantum menggunakan 4D10. Namun, berdasarkan pengamatan visual awak media di lapangan, tulangan yang terpasang diduga menggunakan 4D8.
Apabila dugaan tersebut benar, terdapat perbedaan spesifikasi antara dokumen perencanaan teknis dengan pelaksanaan pembangunan.
Perbedaan diameter tulangan bukan persoalan sepele. Spesifikasi tulangan merupakan salah satu komponen penting dalam perencanaan kekuatan struktur beton bertulang.
Karena itu, diperlukan pemeriksaan teknis oleh tenaga ahli atau instansi berwenang untuk memastikan apakah konstruksi yang dikerjakan telah memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan bangunan gedung.
Pertanyaannya, apakah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru telah mengetahui dugaan ketidaksesuaian tersebut?
Jika sudah mengetahui, langkah pengawasan dan evaluasi apa yang telah dilakukan? Jika belum, bagaimana pengawasan pembangunan perumahan yang telah memiliki dokumen persetujuan teknis dapat berjalan?
Mardun: Instansi Terkait hingga DPRD Jangan Tutup Mata
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi LPKSM Jaringan Informasi Himpunan Rakyat (JIHAT) Kota Pekanbaru, Mardun, S.H., CTA, turut menyoroti dugaan persoalan pembangunan Perumahan Inara Madani tersebut.
Menurutnya, persoalan pembangunan perumahan yang diduga tidak sesuai dengan dokumen teknis dan standar bangunan gedung tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Sebab, menyangkut keselamatan masyarakat serta hak konsumen untuk memperoleh hunian yang layak dan memenuhi ketentuan teknis.
Mardun meminta seluruh instansi terkait, termasuk DPRD Kota Pekanbaru sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar tidak tutup mata.
“Jangan sampai ketika masyarakat sudah membeli dan menempati rumah, baru kemudian muncul persoalan terkait kualitas konstruksi dan keselamatan bangunan. Ini harus menjadi perhatian serius sejak proses pembangunan berlangsung,” tegasnya.
Ia juga meminta DPRD Kota Pekanbaru, khususnya komisi yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman, untuk menjalankan fungsi pengawasannya terhadap OPD mitra kerja.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD jangan hanya sebatas rapat dan pembahasan anggaran. Ketika muncul laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan pembangunan perumahan, DPRD juga harus ikut mendorong OPD terkait melakukan pemeriksaan dan memberikan penjelasan secara terbuka.
“Jangan ada pembiaran. Dinas terkait harus turun ke lapangan, periksa dokumen PBG dan DED, cocokkan dengan kondisi fisik bangunan. Kalau ditemukan pelanggaran, tindak sesuai ketentuan. DPRD sebagai mitra pengawasan OPD juga jangan diam,” ujarnya.
Mardun menegaskan, perlindungan konsumen perumahan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan bisnis pengembang. Pemerintah harus memastikan setiap pembangunan berjalan sesuai persetujuan teknis dan memenuhi standar keselamatan bangunan gedung.
REI Jangan Hanya Bangga dengan Jumlah Anggota
Sorotan juga mengarah kepada organisasi pengembang perumahan, Real Estate Indonesia (REI) Riau.
Ketua DPD REI Riau, Elvi Syofriadi yang akrab disapa Anton GGA, hingga berita ini ditulis belum memberikan tanggapan terkait dugaan permasalahan pembangunan Perumahan Inara Madani.
Sebagai organisasi yang menaungi perusahaan pengembang, REI semestinya tidak cukup hanya menjadi wadah berhimpunnya para pelaku usaha properti.
Organisasi ini juga dituntut menunjukkan komitmen dalam menjaga kualitas pembangunan, etika usaha, serta perlindungan terhadap konsumen.
Mardun menilai REI perlu mengambil peran apabila terdapat anggota yang diduga melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan.
Menurutnya, mekanisme organisasi seperti penegakan kode etik, mediasi, hingga pemberian sanksi terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran harus dijalankan.
Jangan sampai keanggotaan dalam organisasi justru menjadi tameng bagi pengembang ketika muncul persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Dinas Perkim dan DPMPTSP, Mengapa Belum Memberikan Penjelasan?
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, telah dikirimkan konfirmasi melalui WhatsApp terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi konstruksi tersebut.
Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan. Pesan konfirmasi yang dikirimkan awak media juga masih menunjukkan tanda centang satu.
Padahal, persoalan ini membutuhkan penjelasan terbuka dari instansi yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan dan pengawasan bangunan gedung.
Sorotan berikutnya tertuju kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, Dr. Zaki Helmi, ST., M.Eng.
Belum genap 100 hari sejak dilantik, upaya awak media untuk memperoleh penjelasan dari pejabat tersebut belum membuahkan hasil.
Berdasarkan pengalaman awak media, beberapa kali upaya menemui Zaki Helmi di kantornya belum berhasil. Bahkan, awak media sempat tidak dapat melanjutkan upaya pertemuan setelah dihadang petugas keamanan yang berjaga di lantai dua ketika hendak menemui kepala dinas tersebut.
Nomor kontak awak media juga telah ditinggalkan melalui staf untuk kepentingan klarifikasi. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan pelayanan informasi publik, terlebih ketika masyarakat membutuhkan penjelasan terkait legalitas dan kesesuaian dokumen perizinan pembangunan perumahan.
Apakah DPMPTSP telah memverifikasi PBG Perumahan Inara Madani? Apakah dokumen teknis yang disetujui sudah sesuai dengan kondisi bangunan di lapangan?
Dan yang tidak kalah penting, apakah dugaan ketidaksesuaian tersebut telah dikoordinasikan dengan perangkat daerah teknis yang berwenang?
PP Nomor 16 Tahun 2021 Tegaskan Kewajiban Pengawasan
Secara regulasi, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele.
Pasal 251 ayat (3) PP Nomor 16 Tahun 2021 mengatur kewajiban penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan pembangunan sesuai PBG yang telah diterbitkan.
Sementara itu, Pasal 329 PP Nomor 16 Tahun 2021 menegaskan bahwa pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota harus menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat melalui penelitian dan evaluasi secara administratif maupun teknis.
Proses tersebut dilakukan melalui pemeriksaan lapangan dan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan, hasil pemeriksaan lapangan harus disampaikan kepada masyarakat.
Artinya, pemerintah daerah tidak cukup hanya menerima laporan atau menunggu munculnya persoalan setelah bangunan selesai.
Ada kewajiban untuk meneliti, mengevaluasi, memeriksa kondisi lapangan, dan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
Kini publik menunggu langkah nyata Dinas Perkim, DPMPTSP, serta DPRD Kota Pekanbaru untuk memastikan dugaan persoalan pembangunan Perumahan Inara Madani diperiksa secara transparan dan objektif.
Jangan sampai pengawasan baru bergerak setelah masyarakat menjadi korban.
Jika spesifikasi konstruksi benar-benar tidak sesuai dengan dokumen teknis, siapa yang harus bertanggung jawab? Jika PBG telah diterbitkan, bagaimana pengendalian pelaksanaannya? Dan jika ditemukan pelanggaran, apakah pemerintah daerah berani menjatuhkan sanksi?
Jangan sampai dokumen perizinan hanya menjadi formalitas di atas kertas, sementara kualitas dan keselamatan bangunan justru menjadi taruhan.
Sebab, rumah bukan sekadar komoditas bisnis pengembang. Di dalamnya ada keselamatan dan masa depan masyarakat yang membeli serta menempatinya.(EF)
