OPINI PUBLIK : SERI 1
Pasuruan,Media Nasional Cakrawala-LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2025: Selisihnya 11,16 persen dari nilai kontrak. Bagaimana uang rakyat bisa dibayar penuh untuk pekerjaan yang tidak penuh?
5 paket pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Pasuruan sudah dibayar lunas. Pembayarannya sudah selesai. Prosesnya sudah sampai akhir.
Lalu BPK datang memeriksa. Hasilnya : kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Kelebihan bayarnya Rp874.181.790,72.
Ini bukan rumor. Ini bukan tafsiran. Ini tercatat dalam hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Pasuruan Tahun Anggaran 2025.
Nilai kontrak kelima paket itu Rp7.835.070.895, atau sekitar Rp7,84 miliar. BPK menemukan kekurangan volume Rp149.033.307,78 dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis Rp725.148.482,94.
Artinya, dari setiap Rp100 nilai kontrak, Rp11,16 menjadi kelebihan bayar menurut BPK. Dan 82,95 persen dari kelebihan bayar itu berasal dari ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Bukan sekadar salah ukur panjang atau lebar, tetapi pekerjaan yang tidak sesuai standar yang tertulis di kontrak.
11% bukan selisih receh.
11% bukan salah pembulatan.
Kalau rumah Anda yang dikerjakan begini, Anda diam?
Bayangkan Anda membayar lunas tukang untuk merenovasi rumah. Setelah diperiksa, sebagian pekerjaan kurang, sebagian lagi tidak sesuai pesanan. Apakah Anda akan diam saja sambil tersenyum memaklumi ini?
Tidak. Anda akan menuntut selisihnya. Anda akan bertanya di mana salahnya. Lalu mengapa ketika yang dibayar adalah uang rakyat, tuntutan yang sama dianggap terlalu keras?
Pajak rakyat ditagih sampai rupiah terakhir, pengeluaran untuk Pembangunan seharusnya teliti dan dapat dipertanggungjawabkan
Pemerintah menuntut rakyat tertib membayar pajak. Telat sedikit, ada denda. Kurang sedikit, ada tagihan. Maka rakyat berhak menuntut ketelitian yang sama ketika uang pajak itu dibelanjakan. Jangan sampai kewajiban rakyat dihitung dengan teliti, sementara hasil pekerjaan yang dibiayai rakyat justru berakhir dengan temuan kelebihan yang fantastis.
FORMAT tidak menuduh siapa pun. Tetapi temuan ini menjadi catatan kelam. Publik mempertanyakan.
Apa nama dan di mana lokasi kelima paket itu?
Berapa kelebihan bayar di masing-masing paket, dan siapa kontraktornya?
Bagaimana kelebihan bayar itu diselesaikan?
Apa yang sudah dilakukan agar hal serupa tidak terulang?
Uangnya sudah keluar. BPK sudah mencatat selisihnya. Sekarang giliran pemerintah menjelaskan.
FORMAT PASURUAN / ISMAIL MAKKY, SE. SH., MM.
Kontrol Sosial untuk Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.(Myou)
