PEKANBARU,MN Cakrawala– Penugasan tiga pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) pada organisasi perangkat daerah (OPD) strategis Pemerintah Provinsi Riau mulai menjadi sorotan. Pasalnya, selain menyangkut kepastian pengisian jabatan definitif, hasil penelusuran awak media menemukan riwayat penugasan yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau.
Ketiga pejabat tersebut adalah Zulfahmi, ST., MT., selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP); M. Job Kurniawan, AP., M.Si., selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK); serta Jondra Jayaputra Manurung, SE., M.Si., selaku Plt. Inspektur Daerah Provinsi Riau.
Kepala BKD Provinsi Riau, Budi Fakhri, S.Psi., M.M., melalui Kepala Bidang Mutasi, Heri Permana, ketika dikonfirmasi mengungkapkan bahwa ketiga pejabat tersebut telah mendapatkan satu kali perpanjangan masa penugasan.
Untuk Zulfahmi, penunjukan sebagai Plt. Kepala Dinas PUPR-PKPP berdasarkan Surat Perintah Nomor 800.1.11.1/83/2026 tertanggal 25 Mei 2026. Setelah satu kali perpanjangan, masa penugasannya akan berakhir pada 25 November 2026.
Sementara M. Job Kurniawan ditunjuk sebagai Plt. Kepala DLHK berdasarkan Surat Perintah Nomor 800.1.11.1/373/SETDA/2026 tertanggal 1 Juli 2026. Masa penugasannya setelah satu kali perpanjangan akan berakhir pada 2 Januari 2027.
Adapun Jondra Jayaputra Manurung ditunjuk sebagai Plt. Inspektur Daerah berdasarkan Surat Perintah Nomor B/1048/800.1.11.1/SETDA/2026 tertanggal 23 Juli 2026. Masa penugasannya setelah satu kali perpanjangan akan berakhir pada 23 Januari 2027.
Heri menegaskan bahwa penugasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Penugasan Plt. paling lama tiga bulan dan diperpanjang sebanyak satu kali. Jika masa perpanjangan Plt. sudah terlampaui maka digantikan dengan pejabat lainnya sesuai dengan regulasi,” jelas Heri.
RIWAYAT PENUGASAN M. JOB JADI PERHATIAN
Namun, hasil penelusuran awak media menemukan bahwa M. Job Kurniawan ternyata memiliki riwayat penugasan sebagai Plt. Kepala DLHK Riau pada periode sebelumnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, M. Job pernah menjabat sebagai Plt. Kepala DLHK sejak 29 Desember 2023 hingga 28 September 2024.
Selanjutnya, ia kembali mendapat penugasan pada 7 November 2025 hingga 2 Juni 2026. Kemudian, berdasarkan keterangan BKD, kembali ditunjuk melalui Surat Perintah tertanggal 1 Juli 2026 dan mendapatkan satu kali perpanjangan hingga 2 Januari 2027.
Rentetan penugasan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pola pengisian jabatan pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Riau.
Apakah setiap penunjukan tersebut merupakan penugasan baru setelah berakhirnya penugasan sebelumnya? Apakah terdapat pejabat definitif yang sempat mengisi jabatan di antara periode tersebut? Serta bagaimana BKD memastikan seluruh penugasan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
Pertanyaan ini penting untuk mendapatkan penjelasan agar riwayat penugasan tidak menimbulkan tafsir keliru mengenai penerapan batas waktu Plt.
INFORMASI PENUNJUKAN JONDRA PERLU DIKLARIFIKASI
Hal lain yang juga menarik perhatian adalah riwayat penugasan Jondra Jayaputra Manurung.
Dari penelusuran awak media, diperoleh informasi bahwa Jondra telah menjabat sebagai Plt. Inspektur Daerah sejak Jumat, 23 Januari 2026.
Namun, berdasarkan jawaban resmi BKD melalui Heri Permana, Surat Perintah penunjukan yang menjadi dasar penugasan Jondra tercatat tertanggal 23 Juli 2026.
Perbedaan informasi tersebut perlu diklarifikasi. Apakah Jondra memang telah menjalankan tugas sebagai Plt. Inspektur sejak Januari 2026, atau terdapat surat perintah penugasan lain sebelum terbitnya surat tertanggal 23 Juli 2026?
BKD perlu membuka penjelasan beserta dokumen administrasi agar tidak terjadi perbedaan informasi mengenai masa penugasan pejabat pengawas internal pemerintah tersebut.
SE BKN BERSTATUS TIDAK BERLAKU, BKD AKAN KONFIRMASI
Persoalan lain muncul terkait dasar hukum yang digunakan BKD.
Heri menyebutkan bahwa penugasan ketiga Plt. mengacu pada PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier PNS dan SE BKN Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.
Padahal, berdasarkan penelusuran pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BKN, SE Nomor 1/SE/I/2021 tercatat berstatus tidak berlaku.
Menanggapi hal tersebut, Heri menyatakan bahwa sebelumnya BKD telah berkoordinasi dengan BKN dan memperoleh penjelasan bahwa surat edaran tersebut masih dapat dijadikan acuan.
“Koordinasi sebelumnya dengan BKN bahwasanya Surat Edaran ini masih dapat dijadikan acuan, untuk status di JDIH BKN kami akan coba dikonfirmasi kembali ke BKN,” jelasnya.
Sementara itu, Pasal 59 PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2021 mengatur bahwa penugasan Plt. paling singkat satu bulan dan paling lama tiga bulan. Apabila belum diperoleh pejabat definitif, penugasan dapat diperpanjang paling banyak satu kali.
Dengan demikian, kepastian dasar hukum dan kesesuaian setiap surat perintah penugasan menjadi hal yang penting untuk diperjelas.
JABATAN DEFINITIF MASIH MENUNGGU PERTIMBANGAN TEKNIS BKN
Ketika ditanyakan mengenai pengisian jabatan definitif, Heri mengungkapkan bahwa proses promosi dan mutasi melalui mekanisme Manajemen Talenta saat ini sedang berjalan.
Bahkan, proses tersebut telah memasuki tahap pengusulan pertimbangan teknis dan koordinasi dengan BKN.
Namun, belum ada kepastian mengenai kapan ketiga jabatan strategis tersebut akan diisi pejabat definitif.
Padahal, masa penugasan Zulfahmi sebagai Plt. Kepala Dinas PUPR-PKPP akan berakhir pada 25 November 2026. Disusul M. Job Kurniawan pada 2 Januari 2027 dan Jondra Jayaputra Manurung pada 23 Januari 2027.
Ketiga OPD tersebut memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. PUPR-PKPP berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan perumahan, DLHK menyangkut pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, sedangkan Inspektorat memiliki fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Publik tentu membutuhkan kepastian bahwa pengisian jabatan definitif berjalan sesuai ketentuan, bukan sekadar pergantian pejabat Plt. ketika masa penugasan berakhir.
BKD Provinsi Riau kini dituntut memberikan penjelasan lebih terbuka mengenai riwayat penugasan, dasar hukum perpanjangan, serta target penyelesaian pengisian ketiga jabatan definitif tersebut.
Jangan sampai jabatan strategis pemerintahan daerah terus bergantung pada mekanisme penugasan sementara, sementara kepastian pejabat definitif belum juga terwujud.(Ef)












