BANYUMAS,MN Cakrawala – Keberhasilan membangun transportasi publik tidak selalu harus dimulai dengan menyingkirkan pelaku usaha angkutan konvensional. Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, justru menunjukkan bahwa modernisasi transportasi dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan pengusaha angkutan lokal.
Hal tersebut tercermin dari pengelolaan Trans Banyumas yang dioperasikan PT Banyumas Raya Transportasi, sebuah konsorsium yang menaungi 12 operator angkutan umum lokal terdampak program Buy The Service (BTS) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.
Kedua belas operator tersebut terdiri dari PT Amanat Jaya, Berkah Alam Sumber Sejahtera, PT Nur Putra Jaya, KSU Trans Banyumas, KOPERADES, PT Jaya Mandiri Transportasi, KOPATA, PT Asli Putra Pribumi, KSU Mandiri, PT Aries Muda Sejahtera, PT Budi Jaya Transport, dan PT Teguh Muda Abadi.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai model kolaborasi tersebut menjadi salah satu pendekatan strategis dalam membangun sistem transportasi publik yang berkelanjutan.
Menurutnya, pembentukan konsorsium tidak hanya menyelamatkan keberlangsungan usaha operator lokal yang terdampak perubahan sistem transportasi, tetapi juga mendorong transformasi tata kelola angkutan umum menjadi lebih profesional.
Melalui satu badan usaha, kekuatan berbagai operator lokal dapat disatukan dalam pengelolaan armada, operasional, pembiayaan, hingga peningkatan standar pelayanan.
Selain itu, kolaborasi tersebut dinilai mampu memperkuat posisi tawar pengusaha lokal dalam menghadapi kebutuhan pembiayaan dan pengembangan layanan transportasi. Operasional konsorsium juga didukung pendanaan Bank Mandiri SME Purwokerto.
Dukungan APBD Jadi Penentu Keberlanjutan
Djoko juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap keberlanjutan Trans Banyumas.
Menurutnya, dukungan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti, serta sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Banyumas menjadi faktor penting dalam mempertahankan pelayanan transportasi publik tersebut.
Terlebih, pembiayaan operasional Trans Banyumas kini telah beralih dari APBN ke APBD.
Dalam skema tersebut, subsidi pemerintah daerah diperuntukkan bagi masyarakat pengguna jasa agar dapat menikmati layanan transportasi dengan tarif terjangkau, bukan diberikan secara langsung kepada operator bus.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan transportasi publik membutuhkan komitmen anggaran pemerintah daerah. Sebab, transportasi umum bukan sekadar layanan bisnis, melainkan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat dalam menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial.
Tarif Integrasi Diminta Dipertimbangkan Kembali
Di sisi lain, Djoko Setijowarno menyoroti penghapusan tarif integrasi Trans Banyumas setelah pengelolaan pembiayaannya beralih kepada pemerintah daerah melalui APBD.
Ia menilai skema tarif integrasi perlu dipertimbangkan kembali karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pengguna transportasi umum.
Dengan tarif integrasi, penumpang yang harus berpindah koridor atau armada dalam tenggat waktu tertentu tidak perlu membayar tarif penuh berulang kali.
Skema tersebut dinilai dapat menekan biaya perjalanan harian, meningkatkan konektivitas antarkoridor, serta mendorong masyarakat untuk lebih memilih transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi.
Selain itu, tarif integrasi juga berpotensi meningkatkan jumlah penumpang atau load factor, mendukung pembayaran nontunai melalui kartu uang elektronik maupun QRIS, serta memperluas akses transportasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pelajar, dan pekerja harian.
Feeder dan Angkutan Pedesaan Masih Dibutuhkan
Meski menunjukkan perkembangan positif, pengembangan Trans Banyumas dinilai belum boleh berhenti pada layanan koridor utama.
Djoko berpandangan, penambahan armada angkutan pengumpan (feeder) dan angkutan pedesaan menjadi kebutuhan penting agar jangkauan transportasi publik semakin luas, terutama untuk menjangkau kawasan permukiman dan desa yang belum terlayani secara optimal.
Saat ini, Trans Banyumas telah mendukung konektivitas sejumlah simpul transportasi, mulai dari Terminal Bulupitu, Terminal Kebondalem, Terminal Notog, Terminal Baturraden, Terminal Ajibarang, hingga Stasiun Purwokerto (Pasar Pon).
Menurutnya, sistem transportasi publik yang baik merupakan salah satu indikator kemajuan suatu daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan transportasi umum tersedia secara layak, terjangkau, terintegrasi, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Keberhasilan Trans Banyumas, sebagaimana disoroti Djoko, memberikan pelajaran penting bahwa modernisasi transportasi tidak harus mengorbankan pelaku usaha lokal.
Sebaliknya, melalui kolaborasi, tata kelola profesional, dukungan anggaran daerah, serta kebijakan tarif yang berpihak kepada masyarakat, transportasi publik dapat berkembang menjadi tulang punggung mobilitas warga sekaligus penggerak perekonomian daerah.
Kini tantangannya adalah bagaimana menjaga keberlanjutan layanan, memperluas jangkauan, dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan transportasi umum yang terjangkau.(Ef)












