Harus Diusut tuntas Pembuangan limbah Sungai Sawiran: Air Berubah Warna, Pengawasan Limbah PT NSP Dipertanyakan

PASURUAN, MN Cakrawala– Perubahan kondisi air sungai di kawasan Sawiran, Desa Dawuhan Sengon, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, memunculkan tanda tanya serius. Air yang diduga mengalami perubahan warna menjadi kehijauan hingga gelap disertai bau tidak sedap menjadi perhatian setelah ditemukan pada 12 September 2026 sore.

 

Temuan tersebut bukan sekadar persoalan perubahan warna air. Masyarakat berhak mengetahui apakah kondisi itu berkaitan dengan aktivitas di sekitar sungai, termasuk dugaan aliran limbah dari kegiatan usaha yang berada tidak jauh dari lokasi.

 

Dalam pantauan awak media pada Sabtu (12/9/2026) sekitar pukul 16.01 WIB, terlihat aliran air dengan warna gelap dan kondisi permukaan yang berbeda dari aliran sungai pada umumnya. Dokumentasi lapangan menunjukkan lokasi berada di kawasan Sawiran, Desa Dawuhan Sengon, Kecamatan Purwodadi.

 

Sorotan kemudian mengarah pada PT Nawasena Satya Perkasa (NSP), perusahaan yang diketahui menjalankan kegiatan peternakan sapi perah di kawasan Dusun Sawiran.

 

Namun demikian, hingga kini belum ada hasil pengujian laboratorium yang membuktikan bahwa perubahan warna dan bau air tersebut disebabkan oleh pembuangan limbah perusahaan. Dugaan ini harus diuji secara ilmiah dan tidak boleh disimpulkan hanya berdasarkan pengamatan visual.

 

JANGAN HANYA LIHAT AIR BERUBAH WARNA, TELUSURI SUMBERNYA!

 

Persoalan yang harus dijawab adalah dari mana asal aliran air tersebut, apakah terdapat saluran pembuangan yang bermuara ke sungai, serta bagaimana sistem pengolahan limbah cair dari aktivitas peternakan di kawasan itu.

 

Limbah peternakan, apabila tidak dikelola sesuai ketentuan, berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Karena itu, pemeriksaan terhadap instalasi pengolahan air limbah (IPAL), saluran pembuangan, serta kualitas air sungai perlu dilakukan secara menyeluruh.

 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tidak cukup hanya menerima laporan. Pemeriksaan langsung, pengambilan sampel air di beberapa titik, serta pengujian laboratorium menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi sebenarnya.

 

Pengujian idealnya dilakukan pada titik sebelum dugaan sumber pencemar, titik yang diduga menerima aliran, dan titik setelah lokasi tersebut. Dengan demikian, sumber serta kemungkinan perubahan kualitas air dapat ditelusuri secara objektif.

 

ADA ANCAMAN SANKSI HUKUM JIKA TERBUKTI MELANGGAR

 

Persoalan dugaan pencemaran sungai memiliki konsekuensi hukum. Ketentuan mengenai perlindungan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

 

Sejumlah ketentuan yang relevan antara lain:

 

1. Pasal 60 UU PPLH: Melarang setiap orang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa persetujuan pemerintah pusat.

 

2. Pasal 104 UU PPLH: Mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa persetujuan, berupa pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

 

3. Pasal 98 UU PPLH: Mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ancaman hukumannya dapat mencapai 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp10 miliar.

 

4. Pasal 99 UU PPLH: Mengatur pertanggungjawaban pidana apabila pelanggaran tersebut terjadi karena kelalaian, dengan ancaman pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

 

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk persetujuan lingkungan, pengendalian pencemaran air, serta pemenuhan baku mutu air limbah.

 

Penerapan pasal-pasal tersebut tentu harus berdasarkan hasil pemeriksaan, bukti, unsur pelanggaran, dan proses penegakan hukum oleh instansi berwenang. Tidak setiap perubahan warna air otomatis merupakan tindak pidana pencemaran.

 

PT NSP DAN DLH HARUS MEMBERIKAN PENJELASAN

 

Kini perhatian publik tertuju pada dua hal: bagaimana PT Nawasena Satya Perkasa mengelola limbah dari kegiatan usahanya dan sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap potensi pencemaran di kawasan tersebut.

 

Perusahaan perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai sistem pengolahan limbah cair, kondisi IPAL, jalur pembuangan, serta dokumen persetujuan lingkungan dan pemenuhan baku mutu air limbah yang relevan.

 

Sementara DLH Kabupaten Pasuruan diharapkan segera melakukan pemeriksaan lapangan dan menyampaikan hasil pengujian secara transparan kepada masyarakat.

 

Apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan dapat menjadi penjelasan sekaligus meluruskan dugaan yang berkembang. Namun, jika ditemukan pencemaran atau pelanggaran ketentuan lingkungan hidup, tindakan administratif maupun penegakan hukum harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Sebab, sungai bukan tempat pembuangan tanpa batas. Kelestarian air merupakan kepentingan masyarakat luas dan harus dilindungi.

 

JANGAN SAMPAI AIR SUNGAI BERUBAH WARNA, TETAPI SUMBER PERSOALANNYA TIDAK PERNAH TERUNGKAP.

 

Publik kini menunggu jawaban yang konkret: apa penyebab perubahan kondisi air di Sungai Sawiran, apakah ada aliran limbah yang masuk, dan bagaimana hasil pemeriksaan pemerintah?

 

Transparansi perusahaan dan ketegasan pengawasan DLH menjadi kunci untuk menjawab dugaan tersebut.(Alim)