Akhirnya Diakui! Pegawai DPTPH Riau Main Kartu di Kantin Kantor, Kadis Akui Sudah Beri Teguran Tertulis

PEKANBARU,MN Cakrawala– Polemik aktivitas sejumlah pegawai bermain kartu di lingkungan Kantor Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Riau belum sepenuhnya tuntas. Meski Plt. Kepala DPTPH Riau, Supriadi, S.Hut., M.T., mengakui adanya aktivitas tersebut dan menyebut telah memberikan teguran tertulis, transparansi mengenai jumlah serta identitas pegawai yang dikenai sanksi masih menjadi tanda tanya.

 

Sebelumnya, Supriadi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan klarifikasi internal, permainan kartu itu dilakukan beberapa pegawai setelah melaksanakan kegiatan gotong royong di kantin menjelang waktu istirahat.

 

Ia menegaskan aktivitas tersebut bukan perjudian, melainkan hiburan ringan dengan konsekuensi bagi pemain yang kalah harus berdiri.

 

Meski demikian, Supriadi mengakui aktivitas bermain kartu di lingkungan kantor, sekalipun berlangsung di kantin, dinilai kurang tepat karena dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

 

Sebagai tindak lanjut, menurut keterangannya, pegawai yang bersangkutan telah diberikan teguran tertulis dan diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan serupa.

 

Namun, ketika awak media kembali mempertanyakan berapa jumlah pegawai yang diberikan teguran tertulis dan siapa saja yang dikenai pembinaan, Supriadi belum memberikan jawaban secara spesifik.

 

“Silahkan ajj dtg ke dinas Ptph, Bang. Biar bisa lgsg liat tindaklanjut dan diskusikan temuannya. InsyaAllah sdh sy perintahkan Sekre utk pengawasan lbh terhdp ini,” jawab Supriadi melalui pesan WhatsApp.

 

Jawaban tersebut menyebut adanya instruksi kepada Sekretaris Dinas untuk meningkatkan pengawasan. Namun, pertanyaan mengenai jumlah pegawai yang ditegur dan pelaksanaan surat pernyataan belum terjawab secara rinci.

 

Padahal, keterbukaan mengenai tindak lanjut pembinaan penting agar publik dapat mengetahui bahwa langkah yang disampaikan pimpinan dinas benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar pernyataan.

 

Inspektorat Riau Belum Berikan Sikap

 

Sorotan juga tertuju kepada Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai unsur pengawasan internal pemerintah daerah.

 

Hingga berita ini ditulis, pihak Inspektorat Provinsi Riau masih belum memberikan sikap maupun tanggapan resmi terkait persoalan aktivitas pegawai bermain kartu di lingkungan kantor DPTPH tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media belum memperoleh jawaban.

 

Sebelumnya, Kepala BKD Provinsi Riau, Budi Fakhri, S.Psi., M.M., melalui keterangannya menyampaikan bahwa apabila pegawai dalam video tersebut terkonfirmasi merupakan ASN DPTPH, atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pembinaan melalui teguran tertulis agar kejadian serupa tidak terulang.

 

Pernyataan tersebut menjadi penting karena persoalan disiplin ASN bukan hanya menyangkut tindakan pegawai, tetapi juga tanggung jawab pimpinan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

 

Sikap belum adanya tanggapan dari Inspektorat tentu tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pembiaran. Namun, publik berhak mengetahui apakah lembaga pengawasan internal tersebut akan melakukan penelusuran atau menilai tindak lanjut yang dilakukan DPTPH sudah memadai.

 

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang permainan kartu di kantin kantor. Lebih dari itu, publik menunggu bukti bahwa disiplin, pembinaan, dan pengawasan terhadap aparatur negara benar-benar berjalan.

 

Sebab, teguran tertulis tidak cukup hanya disebutkan. Pelaksanaannya harus jelas, pengawasannya harus nyata, dan tanggung jawab pimpinan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.(EF)