Negara Gaji ASN untuk Bekerja, Bukan Main Kartu! BKD Minta Atasan Beri Teguran, Inspektorat Riau Disorot

PEKANBARU,MN Cakrawala – Dugaan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) bermain kartu pada jam kerja di lingkungan Kantor Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Riau belum menemukan kejelasan tindak lanjut. Meski Plt. Kepala DPTPH sebelumnya menyatakan akan menelusuri kejadian tersebut, hingga berita ini ditulis belum ada klarifikasi mengenai hasil penelusuran yang dilakukan.

 

Sebelumnya, Plt. Kepala DPTPH Provinsi Riau, Supriadi, S.Hut., M.T., ketika dikonfirmasi mengenai dugaan aktivitas bermain kartu di kantin lingkungan kantornya menyampaikan:

 

“Terima kasih banyak masukannya. Saya akan coba telusuri sekaligus kalau benar anggota akan jadi atensi kami.”

 

Namun, ketika dikonfirmasi ulang mengenai perkembangan penelusuran tersebut, Supriadi hingga berita ini ditulis belum memberikan klarifikasi.

 

Pernyataan tersebut tentu perlu ditindaklanjuti. Sebab, persoalan kedisiplinan ASN tidak cukup diselesaikan dengan janji akan melakukan penelusuran. Publik membutuhkan kepastian apakah identitas orang-orang dalam video sudah diperiksa, apakah mereka benar pegawai DPTPH, dan apakah tindakan pembinaan atau pemeriksaan disiplin telah dilakukan.

 

KEPALA BKD: ATASAN LANGSUNG WAJIB MELAKUKAN PEMBINAAN

 

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Budi Fakhri, S.Psi., M.M., memberikan tanggapan terkait pemberitaan dugaan ASN bermain kartu pada jam kerja tersebut.

 

Menurut Budi, apabila memang terkonfirmasi bahwa orang-orang dalam video merupakan ASN DPTPH, maka atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pembinaan.

 

“Kalau memang terkonfirmasi bahwa yang di dalam video tersebut adalah ASN dinas PTPH, maka atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pembinaan dengan memberikan teguran tertulis agar tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari,” ujar Budi.

 

Pernyataan Kepala BKD tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab pembinaan disiplin tidak boleh diabaikan oleh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

 

Namun, muncul pertanyaan: apakah Plt. Kepala DPTPH Provinsi Riau sudah menindaklanjuti informasi tersebut? Apakah identitas orang-orang yang terlihat bermain kartu sudah dipastikan? Dan apakah pembinaan sebagaimana disampaikan Kepala BKD sudah dilakukan?

 

Jangan sampai persoalan yang sudah menjadi perhatian publik hanya berhenti pada pernyataan akan menelusuri, tanpa ada kejelasan hasil pemeriksaan.

 

INSPEKTORAT BELUM MERESPONS, KONTAK AWAK MEDIA DIDUGA TERBLOKIR

 

Di sisi lain, Plt. Kepala Inspektorat/Inspektur Daerah Provinsi Riau, Jondra Jayaputra Manurung, S.E., M.Si., belum memberikan tanggapan terkait pemberitaan dugaan aktivitas ASN bermain kartu pada jam kerja tersebut.

 

Bahkan, pesan konfirmasi yang dikirimkan awak media melalui WhatsApp hanya menunjukkan satu tanda centang. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa kontak awak media telah diblokir, meskipun penyebab teknis pesan tidak terkirim tersebut belum dapat dipastikan.

 

Sikap tersebut mendapat sorotan dari seorang sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

 

Menurut sumber tersebut, secara etika pemerintahan dan prinsip keterbukaan informasi, pejabat publik sepatutnya tidak mengabaikan konfirmasi media, terlebih menyangkut persoalan pengawasan terhadap aparatur yang bekerja menggunakan anggaran negara.

 

Ia menjelaskan bahwa memang tidak ada ketentuan pidana yang secara khusus mengatur tindakan memblokir nomor telepon atau WhatsApp pribadi awak media. Namun, pejabat publik tetap memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menjalankan fungsi pelayanan informasi sesuai kewenangannya.

 

Merujuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (3), pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

 

“Sebagai pejabat publik, keterbukaan dan respons terhadap konfirmasi media merupakan bagian penting dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” ungkap sumber tersebut.

 

INSPEKTORAT JANGAN HANYA MENUNGGU LAPORAN, PEMBERITAAN BISA MENJADI INFORMASI AWAL

 

Lebih lanjut, sumber tersebut menilai Inspektorat Provinsi Riau perlu menaruh perhatian serius terhadap dugaan pelanggaran disiplin ASN di lingkungan DPTPH.

 

Menurutnya, pemberitaan media yang disertai dokumentasi video, informasi waktu kejadian, dan lokasi dapat menjadi bahan informasi awal bagi Inspektorat untuk melakukan penelaahan sesuai kewenangannya.

 

Penelusuran dapat dilakukan melalui pengumpulan bukti awal, klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, pemeriksaan ASN yang diduga terlibat, hingga evaluasi terhadap tanggung jawab atasan langsung.

 

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran disiplin, hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar rekomendasi atau tindak lanjut kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.

 

Bahkan, tanggung jawab atasan langsung juga perlu diperiksa apabila terdapat dugaan pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan bawahannya.

 

Hal ini sejalan dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang mengatur kewajiban atasan langsung melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin serta melaporkan hasil pemeriksaan sesuai kewenangannya.

 

PP 94 TAHUN 2021 JANGAN HANYA MENJADI PAJANGAN REGULASI

 

Persoalan ini juga mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021, khususnya Pasal 3 huruf e mengenai kewajiban melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.

 

Selain itu, Pasal 4 huruf f mengatur kewajiban PNS masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

 

Pasal 7 menegaskan bahwa PNS yang tidak menaati kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut dapat dijatuhi hukuman disiplin. Tingkat dan jenis hukumannya ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta ketentuan yang berlaku.

 

Sementara itu, Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 menjadi pedoman pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan, hingga penjatuhan hukuman disiplin PNS.

 

Karena itu, apabila dugaan aktivitas bermain kartu tersebut terbukti dilakukan oleh ASN pada waktu kerja dan bukan merupakan kegiatan kedinasan, atasan langsung maupun pejabat yang berwenang perlu menindaklanjutinya melalui mekanisme pemeriksaan disiplin.

 

Sumber tersebut kembali mengingatkan:

 

“Negara membayar ASN untuk bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan menghabiskan waktu kerja dengan bermain kartu. Karena itu, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau harus memastikan dugaan tersebut diperiksa secara objektif dan tidak membiarkannya berlalu tanpa evaluasi.”

 

JANGAN SAMPAI PENGAWASAN HANYA TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KE ATAS

 

Persoalan ini seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk mengevaluasi kedisiplinan dan sistem pengawasan aparatur di lingkungan OPD.

 

Penegakan disiplin tidak boleh hanya berhenti pada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran. Tanggung jawab pimpinan dalam memberikan pekerjaan, melakukan pembinaan, mengawasi kehadiran, serta memastikan produktivitas bawahannya juga harus menjadi bagian dari evaluasi.

 

Inspektorat Provinsi Riau diminta menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan profesional. BKD diharapkan memastikan pembinaan disiplin berjalan, sedangkan Plt. Kepala DPTPH diminta membuktikan komitmennya untuk menelusuri dugaan tersebut.

 

Jangan sampai masyarakat terus dituntut menaati aturan, sementara dugaan pelanggaran di lingkungan birokrasi justru tidak memperoleh kepastian penanganan.

 

Sebab, gaji ASN bersumber dari uang negara yang berasal dari rakyat. Setiap rupiah yang dibayarkan harus sejalan dengan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat.

 

Hingga berita ini diterbitkan, Plt. Kepala DPTPH Provinsi Riau belum memberikan klarifikasi lanjutan mengenai hasil penelusuran. Sementara itu, Kepala BKD telah menyampaikan bahwa atasan langsung wajib melakukan pembinaan apabila orang-orang dalam video terbukti merupakan ASN. Adapun Plt. Kepala Inspektorat Provinsi Riau belum memberikan tanggapan atas konfirmasi awak media.(Ef)