BANYUWANGI-MNCakrawala.Com,Persoalan fasilitas pasar di Kabupaten Banyuwangi tak hanya berkutat pada kondisi Pasar Induk Banyuwangi. Temuan di lapangan juga menyoroti kondisi sejumlah fasilitas di Pasar Gendoh, Kecamatan Sempu, yang disebut tidak termanfaatkan secara optimal oleh para pedagang.
Sejumlah lapak permanen yang sebelumnya dibangun menggunakan anggaran negara kini terlihat kurang dimanfaatkan. Bangunan yang semestinya menjadi fasilitas pendukung aktivitas perdagangan tersebut justru disebut mangkrak dan belum memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.
Persoalan itu menjadi perhatian karena pembangunan fasilitas pasar tersebut disebut menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah. Namun, setelah bangunan berdiri, pemanfaatannya justru dipertanyakan.
Bahkan, berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, terdapat sejumlah pedagang yang melakukan renovasi atau penyesuaian kembali terhadap lapak yang telah tersedia. Langkah tersebut dilakukan karena kondisi lapak dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan aktivitas perdagangan.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai proses perencanaan pembangunan. Apakah kebutuhan pedagang telah menjadi pertimbangan utama sebelum proyek dilaksanakan, atau pembangunan lebih banyak berorientasi pada penyelesaian fisik bangunan?
Ketua Info Warga Banyuwangi (IWB), Abi Arbain, menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan fasilitas publik tidak cukup hanya dilihat dari berdirinya bangunan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana fasilitas tersebut benar-benar digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau bangunan sudah dibangun menggunakan uang negara, tetapi kemudian tidak dimanfaatkan secara maksimal, tentu harus ada evaluasi. Jangan sampai proyek selesai secara fisik, tetapi persoalan kebutuhan pedagang justru belum terjawab,” ujar Abi.
Ia juga mempertanyakan jika benar terdapat pedagang yang harus melakukan renovasi terhadap lapak yang sudah dibangun pemerintah.
“Kalau pedagang sampai harus memperbaiki atau menyesuaikan kembali lapaknya karena dianggap tidak sesuai peruntukan, pertanyaannya adalah bagaimana proses perencanaan sebelumnya. Apakah pedagang sudah dilibatkan dan kebutuhan mereka sudah benar-benar dipetakan?” tegasnya.
Menurut IWB, persoalan tersebut perlu dilihat berdasarkan data dan dokumen, bukan sekadar persepsi. Pemerintah perlu membuka informasi mengenai nilai anggaran, tahun pembangunan, sumber anggaran, pelaksana proyek, spesifikasi pekerjaan hingga status pemanfaatan bangunan saat ini.
Sebab, apabila fasilitas yang dibangun dengan uang publik ternyata tidak memberikan manfaat secara optimal, masyarakat berhak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya.
“Publik perlu tahu berapa anggarannya, apa perencanaannya, seperti apa spesifikasinya, dan bagaimana hasil akhirnya. Kalau memang ada persoalan, harus dijelaskan secara terbuka,” lanjut Abi.
IWB juga mendorong agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap fasilitas Pasar Gendoh secara menyeluruh, termasuk meminta penjelasan dari instansi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pengelolaan pasar.
Persoalan tersebut menjadi penting karena pembangunan fasilitas perdagangan seharusnya tidak berhenti pada keberhasilan membangun secara fisik. Infrastruktur pasar semestinya mampu menunjang aktivitas pedagang dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Jika bangunan telah menghabiskan anggaran publik tetapi justru tidak termanfaatkan secara optimal, maka pertanyaan berikutnya bukan lagi sekadar mengapa pedagang tidak menggunakan fasilitas tersebut, melainkan apakah sejak awal proyek tersebut benar-benar dirancang berdasarkan kebutuhan pedagang.
Hingga berita ini disusun, diperlukan konfirmasi dari pihak terkait mengenai nilai dan sumber anggaran pembangunan, tahun pelaksanaan proyek, status bangunan, serta langkah pemerintah terhadap fasilitas Pasar Gendoh yang disebut belum dimanfaatkan secara maksimal.
(tim/Fs)
