Surabaya,MN Cakrawala-Panitera pengadilan tata usaha negara, berdasarkan penetapan wakil ketua pengadilan tata usaha negara surabaya nomor: 52.WK/PEN.TUN/2004/PTUN.SBY tanggal 14 maret 2007 dan surat ketua pengadilan tata usaha negara surabaya tanggal 21 september 2026 nomer 2274 /KPTUN.W3TUN1/HK2.7/IX/2026 perihal penjatuhan sanksi Administratif terhadap termohon Eksekusi dengan ini mengumumban bahwa:
Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Jember
telah di hukum berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara surabaya nomor:52/G.TUN/2004/PTUN.SBY tanggal 14 maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai nilai eksekusi dengan amar purusan sebagai berikut.
putusan pengadilan tata usaha negara surabaya nomor:52/G.TUN/2004/PTUN.SBY tanggal 26 Agustus 2004, dengan amar putusannya sebagai berikut:
Mengadili:
1. mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan batal surat keputusan tegugat kepada kantor pertahanan kabupaten jember tanggal 10 februari 2004, nomor:570.135.34-277, tentang penolakan permohonan hak atas tanah negara yang di ajukan para penggugat;
3. memerintahkan kepada tergugat untuk memproses lebih lanjut permohonan hak dan penerbitan sertipikat hak milik yang di ajukan para penggugat sesuai peraturan perundangan – undangan yang berlkau;
4. menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.162.500,(seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
putus tersebut sampai dengan batas tenggang waktu sebagai mana di maksud oleh pasal 116 ayat 5 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, belum dilaksanakan oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER;
Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember selaku termohon eksekusi untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan pengadilan tata usaha negara serabaya nomor:52/G.TUN/2004/PTUN.SBY tanggal 26 Agustus 2004, yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai nilai eksekusi, apabila tidak melaksanakan putusan tersebut maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember selaku temohon eksekusi dapat di kenakan ketentuan sebagaimana diatur pasal 7 JO pasal 9 ayat (2) PP No. 48 tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi kepada pejabat pemerintahan yang berbunyi:
“Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b di kenakan bagi pejabat pemerintahan apabila tidak:
huruf f. melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan Keputusan Yang Telah Dinyatakan Tidak Sah Atau Dibatalkan Oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan”.
“Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, berupa:
ayat (2) : pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan”.
hal tersebut juga sesuai ketentuan pasal 80 juncto pasal 81 ayat (2), dan pasal 82 undang-undang nomor 30 tahun 2014, dengan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pejabat pemerintahan,demikian agar diketahui oleh masyarakat luas.(Rudi Cahyono)
