Jakarta,MN Cakrawala – Rencana kenaikan harga BBM subsidi pada Januari 2027 kian mendekat, namun arah kebijakan pemerintah dinilai belum menyentuh akar persoalan. Alih-alih memperkuat transportasi publik sebagai kebutuhan dasar masyarakat, negara justru mendorong subsidi kendaraan pribadi—sebuah langkah yang dinilai berisiko memperlebar beban rakyat kecil.
Akademisi transportasi, Djoko Setijowarno, menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk “subsidi salah arah”. Menurutnya, negara seharusnya hadir menyediakan sistem transportasi publik yang terjangkau dan merata sebelum menaikkan harga BBM.
“Negara seperti memberi insentif kepemilikan kendaraan, tetapi abai menyediakan layanan mobilitas dasar. Ini kebijakan yang tidak berpihak pada mayoritas rakyat,” tegas Djoko.
Ia menyoroti rencana subsidi motor listrik yang diproyeksikan menelan anggaran hingga Rp 30 triliun. Dengan skema bantuan sekitar Rp 5 juta per unit, kebijakan ini dinilai hanya menguntungkan sebagian masyarakat yang mampu mengakses kendaraan pribadi. Sementara itu, jutaan warga—terutama buruh, pelajar, dan masyarakat berpenghasilan rendah—tetap bergantung pada transportasi yang minim dan tidak layak.
Di sisi lain, Djoko mengajukan solusi yang dinilai lebih rasional dan berdampak luas. Dengan alokasi Rp 10 triliun melalui skema Instruksi Presiden atau penguatan program Buy The Service (BTS), pemerintah dinilai mampu menghadirkan transportasi umum modern di sekitar 200 kota.
Pengalaman sebelumnya menjadi dasar optimisme tersebut. Program BTS pada 2023 dengan anggaran Rp 582 miliar telah mampu mengoperasikan layanan angkutan umum di 10 kota besar. Artinya, dengan skala anggaran yang lebih besar, jangkauan layanan bisa diperluas secara signifikan hingga ke kota-kota menengah dan kecil.
“Ini bukan soal kemampuan anggaran, tapi soal keberpihakan. Dengan Rp 10 triliun, negara bisa hadir nyata di tengah masyarakat,” ujarnya.
Djoko juga menekankan bahwa transportasi publik dapat difungsikan sebagai bantalan sosial menghadapi dampak kenaikan harga energi. Bahkan, layanan tersebut bisa digratiskan bagi kelompok prioritas seperti pelajar, mahasiswa, dan buruh untuk menjaga daya beli masyarakat.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa tanpa pembenahan transportasi umum, kenaikan BBM berpotensi memicu efek domino: inflasi meningkat, beban rumah tangga melonjak, hingga potensi gelombang protes sosial.
“Kalau masyarakat tidak diberi alternatif, maka kenaikan BBM hanya akan menjadi tekanan tambahan. Ini bisa memicu gejolak yang tidak perlu,” katanya.
Selain aspek ekonomi, dampak keselamatan juga menjadi sorotan. Minimnya transportasi publik di banyak daerah memaksa pelajar menggunakan sepeda motor, yang berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan usia produktif. Penguatan angkutan umum dinilai mampu menekan risiko tersebut secara signifikan.
Di sisi lain, investasi pada transportasi publik juga membawa dampak jangka panjang: mengurangi kemacetan, menekan konsumsi BBM, hingga menurunkan emisi karbon. Ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam membangun sistem mobilitas yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.
Bagi Djoko, pilihan kebijakan saat ini akan menentukan stabilitas sosial ke depan. Pemerintah dihadapkan pada dua opsi: melanjutkan kebijakan yang bersifat individual dan terbatas, atau beralih pada investasi publik yang menyentuh kepentingan mayoritas rakyat.
“Transportasi publik bukan sekadar layanan, tapi kewajiban negara. Jika ini diabaikan, maka kenaikan BBM bukan hanya isu ekonomi, tapi bisa berubah menjadi krisis sosial,” pungkasnya.(Ef)
