JAKARTA,MN Cakrawala— Penggunaan transportasi publik oleh pejabat negara dinilai dapat menjadi wujud nyata kepemimpinan yang membumi sekaligus menguji kualitas layanan angkutan umum yang disediakan pemerintah.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai kebiasaan pejabat menggunakan transportasi umum bukan sekadar persoalan gaya hidup, melainkan cerminan kesetaraan, efisiensi anggaran, kepedulian lingkungan, dan kedekatan dengan masyarakat.
Menurutnya, praktik tersebut telah menjadi bagian dari budaya mobilitas di sejumlah negara Eropa, seperti Swedia, Belanda, dan Jerman. Di negara-negara itu, transportasi publik dan sepeda menjadi alternatif perjalanan bagi pejabat, di samping penggunaan kendaraan dinas sesuai kebutuhan dan ketentuan keamanan.
Di Belanda, misalnya, mantan Perdana Menteri Mark Rutte dikenal dengan kebiasaannya bersepeda. Sementara itu, di Jerman, fasilitas perjalanan kereta api bagi anggota parlemen turut mendukung mobilitas yang lebih efisien.
Budaya tersebut menunjukkan bahwa jabatan publik tidak harus selalu identik dengan kendaraan dinas, pengawalan mencolok, atau fasilitas perjalanan yang berlebihan.
Jakarta Punya Modal, Pejabat Perlu Memberi Contoh
Djoko menilai Jakarta memiliki modal untuk mendorong perubahan budaya mobilitas pejabat, seiring perkembangan layanan transportasi publik di ibu kota.
Dalam survei yang dikutip dari majalah internasional Time Out tahun 2026, Jakarta menempati peringkat ke-15 kota dengan transportasi umum terbaik di dunia, naik dari peringkat ke-17 pada tahun sebelumnya. Survei tersebut melibatkan lebih dari 24 ribu warga di berbagai kota dunia, dengan tingkat kepuasan warga Jakarta terhadap layanan transportasi umum dilaporkan mencapai 79,2 persen.
Cakupan layanan transportasi umum di Jakarta juga disebut telah menjangkau 92,5 persen wilayah kota. Sejumlah kawasan perkantoran pemerintahan pusat telah terhubung dengan angkutan umum, termasuk melalui halte Transjakarta di sekitar kompleks perkantoran.
Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendorong pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) lebih aktif menggunakan transportasi publik.
Salah satu gagasan yang dapat dipertimbangkan ialah mewajibkan pejabat yang menghadiri rapat paripurna tertentu di Istana Negara untuk menggunakan transportasi umum, dengan tetap memperhatikan kebutuhan pengamanan dan pengecualian yang diperlukan.
Melalui kebijakan tersebut, para pejabat dapat merasakan secara langsung kondisi perjalanan masyarakat, mulai dari akses menuju halte dan stasiun, waktu tunggu, kenyamanan, hingga konektivitas antarmoda.
Pengalaman itu diharapkan menjadi bahan evaluasi langsung untuk memperbaiki layanan transportasi publik, bukan sekadar berdasarkan laporan administratif.
ASN Bisa Didorong Naik Angkutan Umum
Selain pejabat tinggi negara, penggunaan transportasi publik juga dapat diperluas kepada ASN di kementerian dan lembaga pemerintah pusat di Jakarta.
Salah satu skema yang dapat diterapkan ialah mendorong ASN menggunakan angkutan umum secara bergiliran, misalnya satu hari dalam sepekan. Gagasan ini sejalan dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap Rabu.
Kebijakan tersebut berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, membantu menekan kemacetan, serta mendukung pengurangan emisi dari sektor transportasi.
Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada kesiapan layanan, keterjangkauan biaya, keamanan perjalanan, dan kemudahan akses dari tempat tinggal menuju lokasi kerja.
Karena itu, perubahan budaya mobilitas perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan transportasi publik.
Bukan Sekadar Simbolisme Politik
Penggunaan transportasi umum oleh pejabat seharusnya tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau pencitraan. Langkah tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi pelayanan publik yang berkelanjutan.
Dengan menggunakan bus, kereta, atau moda transportasi umum lainnya, pejabat berkesempatan melihat secara langsung persoalan yang dihadapi pengguna, termasuk kepadatan penumpang, ketepatan waktu, fasilitas bagi penyandang disabilitas, serta kemudahan perpindahan antarmoda.
Kedekatan dengan pengalaman masyarakat itu penting agar kebijakan transportasi tidak hanya disusun berdasarkan angka dan laporan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan nyata pengguna.
Pada akhirnya, kepemimpinan yang membumi tidak cukup ditunjukkan melalui pernyataan tentang pentingnya transportasi publik. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui keteladanan, kebijakan yang konsisten, serta keberanian memperbaiki kekurangan layanan.
Jika pejabat bersedia menggunakan fasilitas yang setiap hari diandalkan masyarakat, transportasi publik bukan hanya menjadi sarana mobilitas, melainkan juga instrumen untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan dekat dengan warganya.(EF)
Djoko Setijowarno: Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.
