SIDOARJO, MN Cakrawala – Ketahanan keluarga bukan sekadar urusan rumah tangga, melainkan fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong 346 Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) untuk mengambil peran lebih strategis dalam mengoptimalkan penerapan delapan fungsi keluarga hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo H. Subandi saat menghadiri kegiatan Penguatan Peran PPKBD dalam Implementasi Delapan Fungsi Keluarga yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti para kader PPKBD, penyuluh, serta koordinator penyuluh keluarga berencana se-Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari penguatan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana).
Dalam arahannya, Subandi memberikan apresiasi kepada seluruh kader PPKBD atas pengabdian, keikhlasan, dan kerja keras mereka dalam mendampingi masyarakat. Menurutnya, keberadaan kader PPKBD memiliki posisi penting karena menjadi ujung tombak pemerintah dalam menjangkau persoalan keluarga secara langsung.
“PPKBD bukan sekadar kader program keluarga berencana, melainkan mitra strategis pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga di tingkat desa dan kelurahan,” tegas Subandi.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun banyaknya program pemerintah yang terealisasi. Lebih mendasar dari itu, pembangunan harus mampu menghadirkan keluarga yang sehat, harmonis, mandiri secara ekonomi, memiliki pola pengasuhan yang baik, serta memberikan perlindungan kepada seluruh anggota keluarga.
Karena itu, Subandi meminta 346 kader PPKBD tidak sekadar menjalankan rutinitas kegiatan, tetapi mampu menjadi penggerak perubahan perilaku masyarakat melalui penerapan delapan fungsi keluarga.
Delapan fungsi tersebut meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pelestarian lingkungan.
Implementasinya harus menyentuh persoalan nyata di tengah masyarakat, mulai dari penguatan pola asuh anak, pencegahan perkawinan usia anak, edukasi kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, peningkatan ekonomi rumah tangga, hingga perlindungan perempuan, anak, remaja, dan lanjut usia.
Selain ketahanan keluarga, persoalan stunting juga menjadi perhatian khusus Bupati Subandi. Ia mengingatkan bahwa penurunan angka stunting membutuhkan kerja bersama dan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu perangkat daerah.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, prevalensi balita stunting di Kabupaten Sidoarjo tercatat sebesar 14,8 persen pada 2021. Angka itu berhasil turun menjadi 8,4 persen pada 2023, namun kembali meningkat menjadi 10,6 persen pada 2024.
Menurut Subandi, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan untuk memperkuat intervensi pemerintah secara lebih terarah.
“Kita juga harus terus memperkuat upaya pencegahan stunting. Ini membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk kader PPKBD yang bersentuhan langsung dengan keluarga di masyarakat,” ujarnya.
Untuk memperkuat upaya tersebut, ia menekankan tiga langkah strategis.
Pertama, memperkuat pendampingan keluarga berbasis data. Kader PPKBD harus mampu mengenali kondisi, kebutuhan, serta persoalan keluarga di wilayah masing-masing agar program intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Kedua, membangun kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara PPKBD, pemerintah desa, Tim Penggerak PKK, kader kesehatan, penyuluh KB, dan perangkat daerah harus diperkuat sehingga mampu menghasilkan solusi konkret.
Ketiga, memastikan edukasi masyarakat tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi harus mampu mendorong perubahan perilaku. Dengan demikian, kesadaran masyarakat dalam membangun keluarga sehat, mandiri, dan harmonis dapat terus meningkat.
Subandi juga mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data administrasi kependudukan tahun 2025 mencapai sekitar 2,4 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk tersebut merupakan potensi pembangunan sekaligus tantangan dalam memastikan setiap keluarga memperoleh edukasi, pendampingan, dan akses pelayanan yang memadai.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Subandi menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program pemerintah pusat.
Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil, sekaligus mendukung percepatan pencegahan stunting.
“Alhamdulillah, program MBG dari Bapak Presiden sudah menyentuh anak-anak kita dan ibu hamil. Harapannya, ketika seluruh sasaran mendapatkan manfaat program ini, angka stunting di Kabupaten Sidoarjo juga dapat terus ditekan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, Heni Kristiani, menjelaskan bahwa penguatan kapasitas kader PPKBD menjadi kebutuhan penting di tengah semakin kompleksnya persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
Berbagai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan stunting, tetapi juga anak putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga paparan paham radikalisme di kalangan remaja.
Menurut Heni, persoalan tersebut membutuhkan perhatian dan keterlibatan bersama, terutama dari para kader yang memiliki kedekatan langsung dengan kehidupan masyarakat di lingkungan masing-masing.
PPKBD diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana program keluarga berencana, tetapi juga mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendeteksi persoalan keluarga sejak dini.
“Ini merupakan tantangan yang harus kita cegah bersama untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik,” kata Heni.
Ia menambahkan, kegiatan penguatan peran PPKBD tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) serta Bunda Genre Kabupaten Sidoarjo.
Melalui kegiatan tersebut, para kader diharapkan memperoleh tambahan wawasan, pemahaman, dan kapasitas dalam mengimplementasikan delapan fungsi keluarga secara nyata di tengah masyarakat.
“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan peran serta PPKBD dalam implementasi delapan fungsi keluarga guna menciptakan ketahanan keluarga di Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.

Penguatan peran 346 kader PPKBD menjadi langkah penting dalam membangun ketahanan keluarga dari lingkup terkecil masyarakat. Sebab, keberhasilan pembangunan daerah pada hakikatnya tidak hanya ditentukan oleh megahnya infrastruktur, tetapi juga oleh kuatnya keluarga sebagai tempat pertama membentuk karakter, pendidikan, moral, dan masa depan generasi penerus bangsa.
(Ubaid)












