Proyek U-Ditch Desa Candipari Porong Disorot Joko LIRA, Papan Informasi dan Penerapan K3 Dipertanyakan

SIDOARJO,MN Cakrawala – Pelaksanaan proyek pembangunan saluran drainase menggunakan konstruksi U-Ditch di Desa Candipari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan (CKTKR) Kabupaten Sidoarjo, menjadi sorotan Joko LIRA.

 

Sorotan tersebut muncul setelah ditemukan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pasalnya, meskipun proyek telah berjalan lebih dari dua hari, hingga Senin (16/11/2026), belum terlihat adanya papan informasi proyek yang terpasang di lokasi pekerjaan.

 

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi publik, khususnya terkait identitas kegiatan, nilai anggaran, sumber pendanaan, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, hingga pihak pelaksana kegiatan. Padahal, papan informasi proyek merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk mengetahui secara langsung kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah.

 

Tidak hanya persoalan transparansi, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga menjadi perhatian. Di lokasi pekerjaan, Joko menyoroti belum terlihatnya rambu-rambu pengamanan di sekitar area galian U-Ditch. Selain itu, kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para pekerja juga dinilai perlu dipastikan penerapannya.

 

Menurut Joko, keberadaan rambu-rambu keselamatan dan penggunaan APD bukan sekadar formalitas pekerjaan, melainkan bagian penting dari upaya melindungi pekerja maupun masyarakat yang melintas di sekitar lokasi proyek. Terlebih, pekerjaan galian drainase memiliki potensi risiko kecelakaan apabila tidak dilengkapi sistem pengamanan yang memadai.

 

“Jangan sampai pekerjaan pembangunan yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat justru mengabaikan aspek keselamatan. Papan informasi harus jelas, begitu juga dengan penerapan K3 di lapangan,” menjadi perhatian yang disampaikan Joko.

 

Lebih lanjut, Joko menjelaskan bahwa dirinya menerima aduan dari Ketua RT setempat. Dalam informasi tersebut disampaikan bahwa nantinya terdapat rencana swadaya masyarakat untuk melakukan peninggian paving di sekitar area pekerjaan. Namun, rencana tersebut sejauh ini masih sebatas wacana dan belum direalisasikan.

 

Menurutnya, apabila memang terdapat rencana swadaya masyarakat, perlu ada kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab dan keterkaitannya dengan pekerjaan utama yang dilaksanakan oleh dinas terkait. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari, terutama menyangkut kualitas hasil pekerjaan dan pemanfaatan anggaran.

 

Joko juga mengungkapkan bahwa saat dirinya mendatangi lokasi pekerjaan, tidak terlihat adanya konsultan pengawas yang bertugas melakukan pengawasan teknis di lapangan sebagai perpanjangan tangan dinas terkait.

 

Keberadaan konsultan pengawas dinilai penting untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, gambar perencanaan, volume, mutu material, serta ketentuan kontrak. Pengawasan yang optimal diperlukan agar hasil pembangunan benar-benar berkualitas dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.

 

Atas sejumlah temuan dan dugaan tersebut, Joko LIRA menyatakan akan melakukan konfirmasi kepada dinas terkait, khususnya Dinas PU CKTKR Kabupaten Sidoarjo, guna memperoleh penjelasan sekaligus meminta perhatian terhadap pelaksanaan proyek di Desa Candipari.

 

“Temuan ini akan kami konfirmasikan kepada dinas terkait. Kami ingin mendapatkan penjelasan yang terang, sekaligus memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan, baik dari sisi transparansi, kualitas pekerjaan maupun keselamatan kerja,” tegasnya.

 

Ia berharap pihak dinas tidak menganggap sorotan tersebut sebagai bentuk penghambatan pembangunan, melainkan sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap pelaksanaan proyek pemerintah.

 

Sebab, pembangunan infrastruktur yang bersumber dari anggaran negara maupun daerah harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, mutu pekerjaan, dan keselamatan. Jangan sampai pembangunan hanya mengejar penyelesaian fisik, sementara aspek administrasi, pengawasan, dan perlindungan keselamatan justru terabaikan.

Hingga berita ini disusun, konfirmasi kepada Dinas PU CKTKR Kabupaten Sidoarjo masih akan dilakukan untuk memperoleh penjelasan resmi terkait papan informasi proyek, penerapan K3, keberadaan konsultan pengawas, serta mekanisme pelaksanaan pekerjaan U-Ditch di Desa Candipari, Kecamatan Porong.(Red)