JAKARTA,MN Cakrawala — Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan Kartu Layanan Gratis (KLG) transportasi bagi pencari kerja mulai 1 Januari 2027 dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya kelompok usia produktif yang sedang berjuang mendapatkan pekerjaan.
Kebijakan yang direncanakan di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tersebut diharapkan dapat memperluas akses pencari kerja terhadap berbagai peluang pekerjaan tanpa terbebani biaya transportasi.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai bantuan transportasi bagi pencari kerja memiliki manfaat sosial dan ekonomi yang penting.
Menurutnya, biaya transportasi menjadi salah satu pengeluaran yang harus diperhitungkan oleh pencari kerja, terutama mereka yang belum memiliki penghasilan tetap.
Pengeluaran tersebut mencakup ongkos perjalanan untuk menghadiri wawancara kerja, mengikuti tes psikologi, mendatangi bursa kerja (job fair), hingga memenuhi berbagai tahapan seleksi perusahaan.
Melalui pemberian akses transportasi publik gratis, seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta, pemerintah daerah dapat membantu mengurangi beban pengeluaran kelompok masyarakat yang belum berpenghasilan.
Di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi mendorong peningkatan penggunaan angkutan umum sekaligus membangun kebiasaan menggunakan transportasi massal sejak seseorang memasuki dunia kerja.
Meringankan Beban Pencari Kerja
Djoko menilai, bantuan transportasi dapat memberikan dampak nyata bagi pencari kerja yang memiliki keterbatasan finansial.
Dana yang sebelumnya digunakan untuk membayar ongkos perjalanan dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain yang menunjang proses pencarian kerja, seperti mencetak dokumen lamaran, membeli kuota internet, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kebijakan tersebut juga berpotensi memperluas kesempatan kerja karena pencari kerja tidak lagi terlalu dibatasi oleh persoalan biaya ketika harus mengikuti seleksi di lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya.
Dengan demikian, bantuan transportasi bukan sekadar fasilitas perjalanan gratis, melainkan juga bentuk dukungan pemerintah daerah untuk membuka akses yang lebih luas terhadap kesempatan kerja.
Kehadiran kebijakan semacam ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada masyarakat yang sedang berupaya memperoleh penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Namun, manfaat tersebut akan sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima, ketersediaan layanan transportasi publik, serta mekanisme pelaksanaan yang transparan dan akuntabel.
Pengawasan dan Validasi Data Harus Diperketat
Di balik manfaat yang ditawarkan, pelaksanaan Kartu Layanan Gratis bagi pencari kerja memerlukan sistem pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Status pencari kerja bersifat dinamis. Seseorang yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan dapat memperoleh pekerjaan sewaktu-waktu. Karena itu, mekanisme penetapan penerima manfaat perlu dirancang dengan memperhatikan perubahan status tersebut.
Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah mengintegrasikan data penerima dengan sistem resmi instansi ketenagakerjaan dan data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Integrasi tersebut diperlukan untuk membantu memastikan bahwa kartu diberikan kepada warga yang memenuhi persyaratan dan masih berhak menerima fasilitas.
Selain itu, masa berlaku kartu perlu dibatasi agar fasilitas tidak digunakan tanpa batas waktu. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah menetapkan masa berlaku tiga hingga enam bulan, dengan kemungkinan perpanjangan satu kali setelah dilakukan verifikasi ulang terhadap status pencari kerja.
Mekanisme penonaktifan juga perlu disiapkan ketika penerima tidak lagi memenuhi persyaratan.
Dalam hal ini, data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat dipertimbangkan sebagai salah satu sumber verifikasi tambahan. Namun, data tersebut tidak sebaiknya dijadikan satu-satunya indikator seseorang telah bekerja, mengingat tidak semua hubungan kerja langsung tercermin dalam kepesertaan atau pembayaran iuran.
Untuk mencegah penyalahgunaan kartu, identitas penerima juga perlu dilindungi melalui sistem yang bersifat personal. Kartu dapat dilengkapi nama dan foto pemilik atau diintegrasikan dengan aplikasi digital menggunakan kode QR dinamis maupun metode autentikasi lain yang aman.
Langkah tersebut bertujuan mencegah pemindahtanganan, peminjaman, ataupun praktik jual beli kartu kepada pihak yang tidak berhak.
Di samping itu, audit secara berkala dan pemeriksaan sampel penerima manfaat oleh instansi terkait diperlukan untuk mendeteksi kemungkinan pendaftaran fiktif maupun penyalahgunaan fasilitas.
Transportasi Publik sebagai Instrumen Keadilan Sosial
Lebih jauh, pemberian subsidi transportasi bagi pencari kerja dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat keadilan sosial di perkotaan.
Ketika jaringan transportasi umum telah menjangkau berbagai kawasan permukiman dan terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi, pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk mengurangi beban mobilitas masyarakat melalui tarif murah maupun layanan gratis bagi kelompok tertentu.
Kebijakan tersebut juga perlu disertai evaluasi berkala untuk mengukur ketepatan sasaran, jumlah penerima manfaat, dampak terhadap penggunaan transportasi umum, serta efektivitas anggaran yang dialokasikan.
Dengan perencanaan yang matang, Kartu Layanan Gratis tidak hanya menjadi fasilitas transportasi, tetapi juga dapat berperan sebagai instrumen pendukung akses terhadap lapangan pekerjaan.
Bagi pencari kerja, kesempatan memperoleh pekerjaan tidak semestinya terhambat hanya karena keterbatasan biaya untuk menjangkau lokasi seleksi.
Karena itu, apabila rencana kebijakan ini direalisasikan, Pemprov DKI Jakarta perlu memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan, dengan tata kelola yang transparan, pengawasan yang konsisten, dan sistem verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh tersedianya transportasi gratis, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan bahwa fasilitas tersebut tepat sasaran dan benar-benar membantu warga Jakarta memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas.(Ef)
Penulis sumber gagasan: Djoko Setijowarno, Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.
