Ogan Ilir – MNCakrawala,Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir mengangkat tiga poin penting yang menjadi perhatian publik, yaitu kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum memenuhi syarat layak konsumsi, pengelolaan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang perlu lebih terbuka dan terstruktur, serta kondisi lampu jalan yang banyak tidak berfungsi atau redup di berbagai wilayah.
Pemaparan mengenai permasalahan ini disampaikan saat jeda rapat paripurna DPRD Ogan Ilir yang membahas Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD Tahun 2026, pada hari Rabu (11 Maret 2026).
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Ogan Ilir, Amir Hamzah, mengungkapkan bahwa keluhan terkait kualitas menu MBG telah meluas di media sosial dan pernah memicu tindakan demonstrasi oleh mahasiswa di depan Kantor Bupati beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, penyelenggara dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan menu tidak sesuai standar wajib mendapatkan evaluasi menyeluruh segera.
“Masyarakat banyak mengeluhkan bahwa menu MBG yang disediakan tidak layak. Kami mengajak agar dapur SPPG yang tidak memenuhi kriteria segera dihentikan sementara operasionalnya, bahkan dicabut izinnya jika ditemukan adanya pelanggaran,” tegas Amir Hamzah.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), Basri M Zahri, mengingatkan pentingnya pengelolaan dana CSR perusahaan swasta yang lebih teratur dan transparan. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk menyusun mekanisme yang jelas dalam pengelolaannya serta memperkuat koordinasi antar pihak.
Basri menjelaskan bahwa sinergi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), forum CSR, dan perusahaan swasta masih perlu ditingkatkan agar tidak ada pihak yang mengabaikan kewajiban ini. “Kita harus memastikan setiap perusahaan memenuhi kewajiban CSR untuk masyarakat Ogan Ilir. Forum CSR perlu lebih proaktif dan terbuka dalam pelaksanaannya, mengingat dana ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan sarana seperti jalan dan sekolah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, perusahaan diwajibkan mengalokasikan antara 1 hingga 4 persen dari keuntungan bersihnya untuk program CSR. Dana ini diharapkan dapat melengkapi anggaran daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan yang belum tercakup dalam APBD.
Sorotan lain datang dari anggota DPRD yang berasal dari Fraksi Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota dari PKS, Eko, menyampaikan bahwa kondisi lampu jalan yang mati atau redup di beberapa lokasi telah mengganggu aktivitas masyarakat dan meningkatkan risiko bahaya bagi pengguna jalan pada malam hari.
Menanggapi seluruh masukan tersebut, Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani mengungkapkan bahwa terkait kasus MBG, sebelumnya memang terjadi aksi demonstrasi oleh mahasiswa dari Gabungan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang langsung diterima oleh Bupati Panca Wijaya Akbar. Tuntutan yang diajukan pada saat itu berkaitan dengan kualitas pelayanan dapur SPPG yang dianggap tidak sesuai standar.
“Kami telah mendengar dan menampung aspirasi dari mahasiswa, serta akan melakukan koordinasi dengan instansi yang memiliki wewenang. Pemkab Ogan Ilir juga telah membentuk satuan tugas untuk memastikan program MBG berjalan sesuai harapan masyarakat. Perlu diketahui bahwa pengelolaan program ini berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang memiliki prosedur khusus,” jelas Ardani.
Selain itu, terkait pengelolaan CSR perusahaan, Pemkab Ogan Ilir berkomitmen untuk menyempurnakan sistem dan koordinasi agar kontribusi dari sektor swasta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah. “Program CSR telah berjalan selama ini, namun masih memerlukan penyempurnaan. Ke depannya, kami akan menyusun aturan yang lebih jelas sehingga setiap perusahaan dapat menjalankan kewajibannya untuk kemajuan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Ardani juga menambahkan bahwa beberapa kegiatan yang telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti pasar murah yang baru saja diselenggarakan, merupakan salah satu bentuk implementasi dari dana CSR perusahaan yang beroperasi di daerah ini.
pewarta: Najamudin
