Jakarta,MN Cakrawala – Cekungan Bandung tengah bersiap memasuki era transportasi publik modern berbasis bus listrik. Pemerintah merancang sistem Bus Rapid Transit (BRT) dengan 478 unit bus listrik yang akan melayani 18 koridor utama di wilayah Bandung Raya. Namun, di balik ambisi besar itu, muncul pertanyaan penting: apakah infrastruktur dan kemampuan anggaran daerah benar-benar siap?
Sebagai kawasan metropolitan dengan penduduk mencapai 8,86 juta jiwa, Cekungan Bandung menghadapi persoalan klasik: pertumbuhan kawasan hunian jauh lebih cepat dibanding penyediaan transportasi massal. Banyak perumahan baru tumbuh di kawasan pinggiran, tetapi belum terhubung dengan angkutan umum yang memadai.
Kondisi jalan yang sempit, terutama menuju kawasan permukiman, membuat akses kendaraan umum menjadi terbatas. Tidak sedikit warga yang masih bergantung pada ojek pangkalan atau kendaraan pribadi untuk menjangkau jalan utama.
Padahal, penggunaan transportasi umum di Bandung masih tergolong rendah. Mode share angkutan umum di Kota Bandung hanya sekitar 13 persen, Kota Cimahi 15 persen, dan Kabupaten Bandung 20 persen. Artinya, mayoritas masyarakat masih memilih kendaraan pribadi, terutama sepeda motor.
Untuk menjawab persoalan itu, pemerintah menyiapkan jaringan BRT sepanjang 684 kilometer dengan 34 stasiun BRT dan 719 titik pemberhentian. Rutenya menghubungkan pusat aktivitas penting, mulai dari kawasan pendidikan, permukiman, pusat kota, hingga daerah penyangga seperti Lembang, Soreang, Jatinangor, dan Padalarang.
Namun, tantangan implementasinya tidak sederhana.
Pertama, infrastruktur jalan. Banyak ruas jalan di Bandung sempit dan padat, sehingga sulit menyediakan jalur khusus BRT tanpa mengurangi ruang kendaraan lain. Belum lagi kondisi geografis di wilayah tertentu yang berbukit dan membutuhkan penyesuaian operasional.
Kedua, koordinasi antarwilayah. Sistem transportasi ini melibatkan lima daerah, yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang. Sinkronisasi kebijakan dan pembagian anggaran menjadi tantangan tersendiri.
Ketiga, potensi resistensi sosial. Kehadiran BRT bisa berbenturan dengan angkot dan ojek pangkalan yang selama ini menggantungkan penghasilan dari jalur transportasi eksisting. Karena itu, integrasi harus dilakukan secara bertahap dan humanis.
Keempat, soal anggaran. Operasional transportasi publik membutuhkan subsidi yang tidak kecil. Pemprov Jawa Barat memang telah menyiapkan skema pembiayaan bersama dengan pemerintah daerah, tetapi komitmen anggaran tiap daerah masih belum merata.
Yang tidak kalah penting, pemerintah perlu mendorong perubahan perilaku masyarakat. Selama transportasi umum belum lebih nyaman, murah, dan cepat dibanding kendaraan pribadi, masyarakat akan tetap memilih motor atau mobil.
Karena itu, keberhasilan transportasi massal di Cekungan Bandung tidak cukup hanya menghadirkan bus listrik. Yang dibutuhkan adalah integrasi rute, keberanian menata lalu lintas, kepastian subsidi, dan komitmen politik yang konsisten. Tanpa itu, proyek besar ini berisiko hanya menjadi wacana modern yang sulit berjalan maksimal di lapangan.(Ef)
Djoko Setijowarno , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
