PEKANBARU,MN Cakrawala– Pergantian jabatan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau menghadirkan harapan baru bagi perbaikan tata kelola aset di lingkungan Disdik Riau. Jabatan yang kini diemban Teza Darsa, M.Eng. langsung dihadapkan pada pekerjaan rumah yang tidak ringan, yakni menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait aset yang dikuasai pihak lain dan aset yang keberadaannya belum diketahui.
Sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 27.A/LHP/XVIII.PEK/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, sejumlah aset Dinas Pendidikan tercatat masih berada di luar penguasaan OPD. Bahkan terdapat kendaraan dinas senilai Rp346 juta yang dalam dokumen BPK disebut “belum ditemukan”.
Pergantian pejabat di posisi sekretaris dinilai menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap administrasi dan pengamanan aset daerah. Sebab, sekretaris dinas memiliki peran strategis dalam koordinasi pengelolaan barang milik daerah, termasuk memastikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Sejumlah kalangan menilai, temuan yang telah masuk dalam dokumen resmi BPK tidak boleh berhenti sebagai catatan administratif semata. Penelusuran aset yang belum ditemukan, penarikan aset yang masih dikuasai pihak eksternal, serta penegasan tanggung jawab pihak yang menguasai aset daerah menjadi langkah yang dinanti publik.
“Pergantian pejabat jangan hanya seremonial. Yang ditunggu masyarakat adalah langkah konkret. Jika memang ada aset yang belum ditemukan atau masih dikuasai pihak luar, harus ada upaya nyata untuk menertibkannya,” ujar salah seorang pemerhati tata kelola pemerintahan yang dimintai tanggapan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, H. Erisman Yahya, MH, maupun Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang baru, Teza Darsa, M.Eng., terkait langkah yang akan diambil untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut.
Publik kini menunggu apakah pergantian pejabat di lingkungan Disdik Riau akan menjadi titik awal penyelesaian berbagai persoalan aset yang menjadi temuan auditor negara, atau justru menambah panjang daftar rekomendasi yang belum terselesaikan dari tahun ke tahun.(Ef)
