Semarang,MN Cakrawala – Jawa Tengah menghadapi persoalan serius dalam sektor transportasi. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang terus meningkat tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga memperbesar emisi dan risiko kecelakaan lalu lintas.
Di tengah kondisi tersebut, keberadaan Trans Jateng dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi publik yang lebih aman, terjangkau, terintegrasi, dan rendah emisi.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai pengembangan Trans Jateng memiliki prospek besar apabila dibangun bukan sekadar sebagai layanan bus, tetapi sebagai sebuah sistem transportasi publik yang terintegrasi.
“Transportasi publik harus mampu memberikan kepastian kepada masyarakat. Bukan hanya murah, tetapi juga aman, nyaman, tepat waktu, memiliki jangkauan yang luas dan terintegrasi dengan moda lainnya,” demikian pokok pandangan Djoko Setijowarno dalam melihat arah pengembangan Trans Jateng.
Menurutnya, ketergantungan masyarakat Jawa Tengah terhadap kendaraan pribadi masih menjadi persoalan utama. Jumlah kendaraan pribadi yang mencapai sekitar 21 juta unit pada 2024 menunjukkan besarnya tantangan pemerintah untuk melakukan modal shift, khususnya dari sepeda motor menuju angkutan umum.
Kondisi tersebut menjadi semakin penting karena sepeda motor masih mendominasi perjalanan masyarakat. Jika transportasi publik tidak mampu menawarkan layanan yang kompetitif dari sisi tarif, waktu perjalanan, kenyamanan dan aksesibilitas, masyarakat akan tetap memilih kendaraan pribadi.
Trans Jateng sebenarnya telah menunjukkan perkembangan positif. Dengan dukungan 115 unit bus, ratusan petugas, ratusan halte dan titik pemberhentian, tujuh koridor yang beroperasi saat ini telah melayani sejumlah kawasan aglomerasi di Jawa Tengah.
Sepanjang Januari hingga Juli 2026, layanan Trans Jateng tercatat mengangkut jutaan penumpang dengan tingkat keterisian armada yang tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki kebutuhan terhadap transportasi publik yang terjangkau.
Namun, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri.
Justru tingginya tingkat keterisian armada harus menjadi dasar untuk memperkuat jaringan, menambah frekuensi, meningkatkan kualitas halte, memperbaiki sistem informasi perjalanan dan memastikan keterhubungan Trans Jateng dengan angkutan pengumpan hingga kawasan permukiman.
Tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana membuat masyarakat bersedia meninggalkan kendaraan pribadinya.
Tarif murah saja tidak cukup. Masyarakat akan mempertimbangkan berapa lama harus menunggu bus, berapa lama perjalanan menuju tempat tujuan, apakah halte mudah dijangkau, apakah tersedia angkutan pengumpan, serta apakah perjalanan dapat dilakukan dengan aman dan nyaman.
Karena itu, rencana pengembangan jaringan Trans Jateng hingga 2045 yang diproyeksikan mencapai 24 rute dan melayani sekitar 209 ribu penumpang per hari harus dibarengi dengan perencanaan yang matang.
Target tersebut bukan angka yang ringan. Dibutuhkan konsistensi kebijakan, kepastian pendanaan, integrasi antarmoda, serta koordinasi lintas pemerintah daerah agar jaringan transportasi tidak berhenti pada pembangunan koridor semata.
Persoalan fiskal juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagai layanan publik dengan tarif yang terjangkau, Trans Jateng masih membutuhkan dukungan pembiayaan pemerintah. Karena itu, diperlukan inovasi pendanaan agar keberlanjutan layanan tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan APBD.
Skema pendapatan non-tarif, kerja sama dengan dunia usaha, optimalisasi aset, maupun pola kelembagaan seperti BLUD dapat menjadi bagian dari solusi, sepanjang tetap menjamin kepentingan masyarakat sebagai pengguna utama.
Di sisi lain, integrasi dengan angkutan eksisting juga tidak boleh diabaikan. Kehadiran Trans Jateng harus mampu membangun ekosistem transportasi, bukan justru menciptakan persaingan yang tidak sehat dengan operator angkutan yang telah lebih dahulu melayani masyarakat.
Integrasi first mile dan last mile menjadi sangat penting. Bus Trans Jateng boleh saja melewati koridor utama, tetapi tanpa konektivitas dari permukiman menuju halte dan dari halte menuju tujuan akhir, masyarakat tetap akan kesulitan meninggalkan kendaraan pribadi.
Persoalan lain adalah sebagian besar koridor masih beroperasi di lalu lintas campuran. Artinya, bus Trans Jateng tetap menghadapi kemacetan yang sama dengan kendaraan pribadi.
Dalam kondisi seperti itu, kepastian waktu perjalanan menjadi tantangan. Jika masyarakat harus menunggu lama atau waktu tempuh tidak dapat diprediksi, keunggulan transportasi publik akan semakin sulit bersaing dengan kendaraan pribadi.
Karena itu, pengembangan Trans Jateng harus diarahkan pada konsep transportasi publik yang benar-benar terintegrasi, bukan hanya memperbanyak jumlah bus dan rute.
Jika pengembangan dilakukan secara konsisten, Trans Jateng berpotensi menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat Jawa Tengah sekaligus instrumen pengurangan emisi, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.
Sebaliknya, apabila ekspansi jaringan tidak diikuti peningkatan kualitas pelayanan, integrasi moda dan kepastian pendanaan, target 209 ribu penumpang per hari pada 2045 berisiko hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan.
Trans Jateng pada akhirnya bukan sekadar persoalan bus.
Ini adalah persoalan bagaimana pemerintah mengubah perilaku mobilitas masyarakat dari ketergantungan kendaraan pribadi menuju transportasi publik yang aman, nyaman, terjangkau dan dapat diandalkan.
“Ukuran keberhasilan transportasi publik bukan semata-mata berapa banyak bus yang dimiliki pemerintah, tetapi seberapa banyak masyarakat yang bersedia meninggalkan kendaraan pribadinya dan memilih angkutan umum,” menjadi prinsip penting dalam arah pengembangan transportasi publik Jawa Tengah.
Dengan demikian, pekerjaan terbesar Trans Jateng hingga 2045 bukan hanya memperluas jaringan, tetapi memastikan setiap koridor benar-benar terhubung, setiap halte mudah diakses, waktu perjalanan dapat diprediksi, tarif tetap terjangkau, dan pelayanan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.(Ef)
