PEKANBARU,MN Cakrawala– Lingkungan kantor pemerintahan semestinya menjadi tempat aparatur negara menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat. Namun, pemandangan berbeda justru ditemukan di lingkungan Kantor Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Riau.
Sejumlah orang yang diduga merupakan aparatur sipil negara (ASN) terlihat asyik bermain kartu di kantin yang berada di dalam lingkungan kantor DPTPH Provinsi Riau, saat jam kerja masih berlangsung.
Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media dari seorang informan, aktivitas tersebut diduga bukan kali pertama terjadi. Bahkan, informan menyebutkan permainan kartu itu hampir setiap hari dilakukan, baik pada pagi maupun siang hari.
Informasi tersebut kemudian ditelusuri awak media melalui pemantauan langsung. Hasilnya, sekitar pukul 11.08 WIB, awak media menyaksikan sendiri aktivitas sejumlah orang bermain kartu di kantin yang berada di dalam lingkungan kantor dinas tersebut.
Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kedisiplinan pegawai dan fungsi pengawasan pimpinan OPD. Apakah aktivitas tersebut diketahui oleh atasan? Jika benar dilakukan ASN pada jam kerja tanpa kepentingan kedinasan, siapa yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan penindakan?
Ketika dikonfirmasi, Sekretaris DPTPH Provinsi Riau, Dedi Yasmono, S.P., M.Si., memberikan tanggapan yang justru terkesan menepis dugaan tersebut.
“Itu tidak mungkin pegawai di sini, bisa saja orang luar yang numpang minum,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan Dedi ketika keluar dari ruang rapat. Setelah memberikan tanggapan, ia kemudian buru-buru meninggalkan awak media dengan alasan hendak menghadiri agenda rapat di tempat lain.
Pernyataan tersebut tentu perlu diuji melalui penelusuran lebih lanjut. Sebab, aktivitas bermain kartu yang disaksikan awak media berlangsung di kantin dalam lingkungan kantor DPTPH, bukan di tempat umum di luar kompleks perkantoran.
JANGAN BIARKAN DISIPLIN ASN HANYA JADI SLOGAN!
Jika orang-orang tersebut terbukti merupakan ASN yang bermain kartu pada jam kerja tanpa alasan kedinasan, perilaku tersebut patut diperiksa berdasarkan ketentuan disiplin kepegawaian.
PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, khususnya Pasal 3 huruf e dan Pasal 4 huruf f, mengatur kewajiban PNS melaksanakan tugas kedinasan secara bertanggung jawab serta menaati ketentuan jam kerja.
Inspektorat Provinsi Riau dan BKD Provinsi Riau diminta segera menelusuri identitas orang-orang yang terlihat dalam video, memeriksa kebenaran informasi mengenai aktivitas yang disebut berlangsung hampir setiap hari, serta memastikan apakah terdapat pelanggaran disiplin.
Kepala DPTPH Provinsi Riau juga perlu dimintai pertanggungjawaban administratif mengenai pengawasan dan pembinaan pegawai di lingkungan kerjanya.
Jangan sampai masyarakat dituntut untuk menaati aturan, sementara aparatur yang digaji menggunakan uang rakyat justru diduga menghabiskan waktu kerja untuk aktivitas yang tidak berkaitan dengan tugas kedinasan.
Jika benar terjadi berulang kali, ini bukan lagi sekadar persoalan permainan kartu, melainkan persoalan kedisiplinan dan keseriusan pimpinan dalam mengawasi bawahannya.
Inspektorat dan BKD jangan menunggu viral baru bergerak. Telusuri, periksa, dan tindak jika terbukti melanggar!
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh klarifikasi lebih lanjut dari Kepala DPTPH Provinsi Riau, Inspektorat, dan BKD Provinsi Riau.(Ef)
