Surabaya,MN Cakrawala – Rentetan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan barang, khususnya truk, kembali membuka persoalan serius dalam sistem keselamatan transportasi di Indonesia. Insiden yang kerap dikaitkan dengan rem blong tidak semestinya hanya berujung pada menyalahkan pengemudi, tetapi harus ditelusuri hingga ke akar persoalan, termasuk kelayakan kendaraan, tanggung jawab perusahaan, kompetensi sopir, dan pengawasan pemerintah.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai penanganan kecelakaan angkutan barang membutuhkan investigasi menyeluruh. Menurutnya, terdapat persoalan struktural yang selama ini kerap luput dari perhatian, mulai dari lemahnya perawatan kendaraan, pengawasan uji berkala atau KIR, hingga persoalan kompetensi pengemudi.
Dalam sejumlah kasus, pengemudi justru menjadi pihak pertama yang berhadapan dengan proses hukum. Padahal, kendaraan yang dioperasikan merupakan aset perusahaan dan pengemudi bekerja menjalankan tugas dalam sistem operasional yang ditetapkan pemilik angkutan.
Djoko menekankan, kepolisian tidak seharusnya tergesa-gesa menetapkan sopir truk sebagai tersangka sebelum seluruh aspek penyebab kecelakaan diperiksa secara komprehensif.
Tanggung jawab hukum, kata dia, juga perlu ditelusuri kepada pemilik kendaraan dan pihak perusahaan apabila ditemukan adanya kelalaian dalam pemeliharaan armada, pengabaian kewajiban uji berkala, maupun pelanggaran standar keselamatan operasional.
Soroti KIR, Perawatan Armada hingga Penerbitan SIM
Persoalan keselamatan angkutan barang bukan semata-mata menyangkut kemampuan pengemudi mengendalikan kendaraan. Kondisi teknis armada juga menjadi faktor penting yang menentukan keselamatan di jalan raya.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan Jawa Timur tahun 2026, ditemukan sejumlah persoalan pada armada truk pengangkut semen, seperti jenis flat deck, molen, hi-blow, dan trailer. Di antaranya kendaraan yang tidak menjalani uji KIR serta kurang mendapatkan perawatan berkala.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia perusahaan dan minimnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) turut memperbesar risiko kecelakaan.
Bahkan, sebagian pengemudi, operator, dan mekanik dinilai belum sepenuhnya memahami fungsi serta perawatan sistem pengereman dan komponen teknis kendaraan modern.
Tak hanya itu, Djoko juga menyoroti persoalan penerbitan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) golongan B1 dan B2.
Berdasarkan informasi dari komunitas pengemudi truk, biaya riil yang harus dikeluarkan untuk memperpanjang SIM tersebut disebut mencapai Rp1,3 juta hingga Rp1,8 juta. Angka ini jauh di atas tarif resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) beserta biaya pengujian pendukung yang disebut berkisar Rp225 ribu hingga Rp260 ribu.
Kondisi tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk memastikan apakah proses penerbitan maupun perpanjangan SIM telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Kompetensi Sopir dan Kesejahteraan Ikut Disorot
Persoalan lain yang tidak kalah memprihatinkan adalah rendahnya kompetensi dan kesejahteraan sebagian pengemudi angkutan umum dan barang.
Pemetaan lapangan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan pada 2024 mengungkapkan, rata-rata usia pengemudi berada pada rentang 40 hingga 55 tahun.
Dalam pemetaan tersebut juga ditemukan pengemudi yang mengoperasikan kendaraan tidak sesuai golongan SIM, bahkan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
Biaya diklat yang dibebankan kepada perusahaan kerap menjadi kendala, sementara penghasilan pengemudi yang berkisar Rp1 juta hingga Rp4 juta per bulan dinilai masih jauh dari memadai.
Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) pada 2024 turut mengingatkan persoalan berkurangnya jumlah pengemudi bus dan truk hingga rasio pengemudi terhadap kendaraan yang beroperasi memasuki zona berbahaya.
Kondisi tersebut berpotensi mendorong pengemudi mengoperasikan kendaraan yang tidak sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
Prosedur Pemeriksaan Truk Sebelum Beroperasi
Untuk mencegah kecelakaan akibat kegagalan teknis, KNKT memberikan sejumlah langkah pemeriksaan kendaraan sebelum dioperasikan.
Di antaranya memastikan kondisi kendaraan dan tabung angin, memeriksa kemungkinan kebocoran sistem pneumatik, memastikan fungsi pengereman termasuk exhaust brake dan rem tangan, memeriksa sistem hidrolik, serta memastikan kondisi dan tekanan ban dalam keadaan baik.
Pengemudi juga harus memahami prosedur berkendara ketika melewati jalan menurun.
Sebelum memasuki turunan, kendaraan harus menggunakan gigi rendah. Exhaust brake perlu diaktifkan dan digunakan secara tepat. Pengemudi juga harus menghindari pengereman panjang maupun berulang-ulang yang dapat menyebabkan panas berlebih pada sistem pengereman dan berujung pada kegagalan fungsi rem.
Pengetahuan teknis tersebut semestinya menjadi bagian dari kompetensi wajib setiap pengemudi kendaraan berat, bukan sekadar pengalaman yang diperoleh secara turun-temurun.
Andalalin dan Tanggung Jawab Pengembang Proyek
Djoko juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), terutama bagi kendaraan berat seperti truk molen yang mengangkut material pengecoran bangunan.
Dokumen Andalalin mengatur dampak kegiatan terhadap lalu lintas serta rekomendasi penanganannya, termasuk pengaturan akses dan operasional kendaraan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
Karena itu, pemilik bangunan, kontraktor pelaksana proyek, perusahaan angkutan, serta pihak terkait lainnya perlu ikut dievaluasi apabila operasional kendaraan berat diduga tidak sesuai dengan rekomendasi dan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai keselamatan pengguna jalan dikorbankan demi mengejar target pekerjaan dan kepentingan operasional proyek.
Jangan Jadikan Sopir Kambing Hitam
Persoalan kecelakaan angkutan barang membutuhkan perubahan paradigma dalam penegakan hukum dan pengawasan keselamatan transportasi.
Penyelidikan tidak boleh berhenti pada pengemudi yang berada di balik kemudi. Aparat penegak hukum perlu menelusuri apakah kendaraan benar-benar laik jalan, apakah perusahaan menjalankan kewajiban perawatan, apakah pengemudi memiliki kompetensi yang sesuai, serta apakah seluruh standar keselamatan telah dipenuhi.
Sebab, apabila kendaraan dipaksakan beroperasi dalam kondisi tidak laik jalan, sementara pengemudi tidak mendapatkan pelatihan dan perlindungan yang memadai, maka persoalan keselamatan bukan lagi sekadar kesalahan individu.
Keselamatan berlalu lintas tidak akan terwujud apabila tanggung jawab pemilik usaha, integritas kelembagaan, dan standar kelaikan teknis kendaraan terus diabaikan.
Jangan sampai setiap terjadi kecelakaan, sopir menjadi pihak yang paling cepat dimintai pertanggungjawaban, sementara pihak-pihak yang memiliki kewenangan, kendali operasional, dan tanggung jawab terhadap kelayakan armada justru luput dari pemeriksaan.(Ef)
