BONDOWOSO,MN Cakrawala – Proyek peningkatan atau pembenahan jalan yang menelan anggaran sebesar Rp.793.929.915,00 di Kabupaten Bondowoso kini menjadi sorotan. Pasalnya, pekerjaan pengaspalan yang dikerjakan oleh CV Abrar Jaya Mandiri tersebut dikabarkan sudah menunjukkan kerusakan di sejumlah titik, meskipun belum lama selesai dikerjakan.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin pekerjaan jalan yang baru saja menghabiskan anggaran hampir Rp800 juta sudah memperlihatkan indikasi kerusakan?
Apakah kualitas pengerjaan telah sesuai spesifikasi teknis, atau justru terdapat tahapan pekerjaan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh?
Proyek yang berada di bawah naungan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso tersebut seharusnya menjadi sarana peningkatan infrastruktur yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan sebelum masyarakat menikmati hasilnya.
Berdasarkan informasi pemantauan lapangan yang diterima awak media Cakrawala One, ditemukan sejumlah titik pekerjaan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius. Kerusakan dini tersebut patut menjadi alasan bagi pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh.
Bukan Sekadar Aspal, Tetapi Soal Kualitas dan Tanggung Jawab
Dalam pekerjaan pengaspalan, kualitas hasil akhir tidak bisa dinilai hanya dari permukaan jalan yang terlihat mulus saat proyek dinyatakan selesai.
Ada sejumlah tahapan teknis yang menentukan kekuatan dan ketahanan konstruksi jalan, mulai dari kesiapan lapisan dasar, ketebalan hamparan, temperatur campuran aspal, pengoperasian Asphalt Finisher, hingga proses pemadatan menggunakan tandem roller.
Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.
Jika salah satu tahapan tidak memenuhi standar, dampaknya dapat berpengaruh terhadap kualitas dan umur layanan jalan.
Karena itu, munculnya kerusakan dalam waktu relatif singkat bukan persoalan yang pantas dianggap sepele.
Diperlukan pemeriksaan untuk memastikan apakah kerusakan tersebut berkaitan dengan mutu material, metode pelaksanaan, kondisi lapisan dasar, faktor lalu lintas, atau penyebab teknis lainnya.
Konsultan Pengawas Jangan Hanya Menjadi Pelengkap Administrasi
Sorotan juga mengarah kepada konsultan pengawas, yakni CV Bharata Jaya Consultant, yang memiliki peran dalam pengawasan teknis pekerjaan sesuai ruang lingkup kontraknya.
Pertanyaannya, bagaimana proses pengawasan dilakukan sejak pekerjaan dimulai hingga dinyatakan selesai?
Apakah ketebalan hamparan aspal benar-benar diukur?
Apakah temperatur campuran diperiksa?
Apakah volume material sesuai dengan perencanaan?
Dan apakah proses pemadatan telah memenuhi ketentuan teknis?
Pengawasan proyek bukan sekadar hadir di lokasi, mengambil dokumentasi, kemudian menyelesaikan laporan administrasi.
Pengawasan seharusnya menjadi benteng pertama untuk mencegah terjadinya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
Jika kemudian muncul kerusakan dini, sudah sepatutnya dilakukan evaluasi terhadap seluruh proses pengawasan, termasuk dokumen hasil pemeriksaan dan berita acara pekerjaan.
Dinas BSBK Harus Berani Membuka Hasil Pemeriksaan
Sebagai instansi yang menaungi kegiatan pembangunan tersebut, Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso diharapkan tidak hanya menunggu munculnya keluhan masyarakat.
Dinas terkait perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan proyek, mulai dari spesifikasi teknis, pengawasan pekerjaan, hasil pengujian mutu, hingga proses pemeriksaan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai.
Publik juga berhak mengetahui apakah pekerjaan telah melalui pengujian ketebalan, kepadatan, dan kualitas material sesuai ketentuan kontrak.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak penyedia jasa harus diminta bertanggung jawab sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku.
Begitu pula apabila terdapat kekurangan dalam fungsi pengawasan, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi konsultan pengawas maupun pejabat terkait.
APIP Perlu Turun Tangan Jika Ditemukan Indikasi Penyimpangan
Dengan nilai anggaran mencapai Rp793.929.915,00, proyek ini layak mendapatkan perhatian serius.
Tim investigasi Media Cakrawala One, mendorong Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi dan dokumen kontrak.
Pemeriksaan tersebut penting agar persoalan tidak berhenti pada saling lempar tanggung jawab antara penyedia jasa, konsultan pengawas, dan instansi pelaksana.
Sebab, uang yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun, pihak CV Abrar Jaya Mandiri, CV Bharata Jaya Consultant, maupun Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso masih dalam upaya konfirmasi guna memperoleh penjelasan resmi terkait dugaan kerusakan dini tersebut.
Media Cakrawala, tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi pemberitaan yang berimbang.
JANGAN SAMPAI PROYEK SELESAI, TETAPI TANGGUNG JAWAB MENGUAP!
Anggaran hampir Rp.800 juta bukan angka kecil. Masyarakat tidak sedang meminta jalan yang mewah, melainkan jalan yang layak, kuat, aman, dan sesuai dengan anggaran yang telah dibelanjakan.
Jangan sampai pembangunan hanya terlihat bagus ketika diresmikan, tetapi mulai menunjukkan persoalan ketika masyarakat baru menggunakannya.
Sebab, keberhasilan sebuah proyek bukan diukur dari seberapa cepat pekerjaan diselesaikan, seberapa tebal laporan administrasinya, atau seberapa indah dokumentasi serah terimanya.
Keberhasilan proyek diukur dari kualitas hasil pekerjaan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kini pertanyaan publik semakin jelas:
Apakah CV Abrar Jaya Mandiri siap mempertanggungjawabkan kualitas pekerjaan?
Apakah CV Bharata Jaya Consultant telah menjalankan pengawasan sesuai tanggung jawabnya?
Apakah Dinas BSBK telah memastikan seluruh pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak?
Jika ditemukan ketidaksesuaian, siapa yang akan bertanggung jawab atas penggunaan uang rakyat tersebut?
Jangan biarkan rakyat hanya kebagian jalan rusak, sementara pertanggungjawaban proyek berhenti di atas meja administrasi.
Media Cakrawala One,akan terus mengawal persoalan ini demi transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.
(Agus/Eko)












