Bupati Subandi Tegaskan Pengelolaan Dana Desa Harus Akuntabel dan Bebas Gratifikasi

SIDOARJO, MN Cakrawala – Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi maupun gratifikasi. Seluruh pemerintah desa diminta mengedepankan integritas serta memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan melalui sambutan Bupati yang dibacakan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman, saat membuka kegiatan GEMA DESA 2026 (Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa) di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan BPKP Jawa Timur, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, jajaran kepala OPD, para camat, serta kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo.

Dalam sambutan Bupati, Ainur Rahman menyampaikan bahwa 318 desa yang tersebar di 18 kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara profesional, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terlebih, kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan berupa penurunan transfer daerah sebesar 20,12 persen serta penyesuaian target pendapatan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp4,956 triliun. Situasi tersebut menuntut pemerintah desa semakin cermat dalam menentukan skala prioritas penggunaan anggaran.

“Setiap rupiah anggaran desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Selain memperkuat akuntabilitas keuangan, Pemkab Sidoarjo juga menerapkan komitmen zero tolerance terhadap gratifikasi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan desa yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.

Dalam kesempatan itu, Ainur Rahman memberikan apresiasi kepada Desa Kwangsan yang tengah menjalani penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Percontohan Desa Antikorupsi tingkat nasional.

Selain itu, terdapat enam desa yang ditetapkan sebagai nominator Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026, yakni Desa Sugihwaras, Bligo, dan Larangan di Kecamatan Candi; Desa Keboananom di Kecamatan Gedangan; Desa Sidomojo di Kecamatan Krian; serta Desa Sumput di Kecamatan Sidoarjo.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto, memaparkan hasil evaluasi pengelolaan keuangan terhadap seluruh 318 desa. Evaluasi yang dilaksanakan sejak 26 Januari hingga 27 Oktober 2026 tersebut menggunakan lima indikator utama, meliputi tata kelola keuangan desa, kesesuaian SILPA, kelengkapan dokumen pekerjaan fisik, pengelolaan aset desa, serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 25 desa masuk kategori sangat memadai, 71 desa memadai, 94 desa cukup memadai, 88 desa kurang memadai, dan 40 desa belum memadai.

Andjar menjelaskan, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan, khususnya kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja, kepatuhan perpajakan, administrasi pencairan dan pertanggungjawaban keuangan, serta pengelolaan aset desa dan BUMDes.

“Terhadap desa-desa tersebut akan kami lakukan pembinaan secara intensif melalui continuous auditing dan continuous monitoring. Apabila diperlukan, akan dilakukan audit untuk memastikan perbaikan tata kelola berjalan optimal,” jelasnya.

Pada kegiatan tersebut, Pemkab Sidoarjo juga memberikan penghargaan kepada 10 desa dengan pengelolaan keuangan terbaik Tahun Anggaran 2025.

Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, berhasil menempati peringkat pertama. Posisi kedua diraih Desa Sidomojo, Kecamatan Krian, sedangkan peringkat ketiga diraih Desa Bligo, Kecamatan Candi.

Selanjutnya, peringkat keempat hingga kesepuluh masing-masing diraih Desa Sumokali, Kecamatan Candi; Desa Modong, Kecamatan Tulangan; Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan; Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono; Desa Cemandi, Kecamatan Sedati; Desa Durungbanjar, Kecamatan Candi; dan Desa Gelam, Kecamatan Candi.

Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo terus mendorong percepatan pembangunan desa melalui dukungan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Pada 2026, bantuan tersebut telah disalurkan sebesar Rp200 juta untuk setiap desa.

Bahkan, pemerintah daerah merencanakan peningkatan alokasi BKK menjadi Rp600 juta per desa pada 2027 mendatang. Peningkatan tersebut diharapkan mampu memperkuat pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Tahun ini BKK sudah kami salurkan sebesar Rp200 juta per desa. Insyaallah tahun depan meningkat menjadi Rp600 juta per desa. Mari bersama-sama mewujudkan semangat menata desa, membangun kota, karena desa dan kota harus tumbuh berkembang bersama demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.

Melalui kegiatan GEMA DESA 2026, Pemkab Sidoarjo berharap seluruh pemerintah desa semakin meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat pengawasan internal, serta membangun budaya antikorupsi. Dengan demikian, pengelolaan dana desa tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu menghadirkan pembangunan yang transparan, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

(Ubaid)