PEKANBARU,MN Cakrawala – Kematian seorang ibu bernama Rifka Fani Br. Meilala dalam peristiwa penangkapan yang dilakukan jajaran Satresnarkoba Polres Pelalawan memicu gelombang sorotan publik. Dugaan pelanggaran prosedur hingga munculnya tudingan kekerasan dan kelalaian petugas kini menjadi persoalan serius yang menuntut transparansi dan pertanggungjawaban institusi kepolisian.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Lira Provinsi Riau secara tegas mendesak Kapolri dan Kapolda Riau segera mengevaluasi sekaligus mencopot Kapolres Pelalawan AKBP Ahmad Nur Ari, S.I.K., dari jabatannya.
Desakan tersebut disampaikan Ketua DPW Pemuda Lira Riau, Daniel Saragi, S.H., yang menilai insiden kematian Rifka Fani tidak boleh dipandang sebagai peristiwa biasa, terlebih jika benar terdapat tindakan aparat yang menyimpang dari Standar Operasional Prosedur (SOP) penangkapan.
Menurut Daniel, kematian seorang warga dalam proses penegakan hukum merupakan persoalan serius yang harus diusut secara menyeluruh. Bukan sekadar memberikan penjelasan normatif, tetapi membuka fakta secara transparan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.
“Kami mendesak Kapolres Pelalawan segera dicopot dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan struktural atas insiden yang merenggut nyawa Ibu Rifka Fani Br. Meilala. Penangkapan yang dilakukan Kasat Narkoba beserta jajarannya kami nilai tidak sesuai prosedur,” tegas Daniel.
Ia bahkan mempertanyakan sejumlah kejanggalan dalam peristiwa tersebut dan meminta agar dugaan kekerasan maupun kemungkinan adanya upaya menutupi fakta kematian korban diusut secara serius.
Kematian Warga Jangan Berakhir dengan Penjelasan Sepihak
Peristiwa ini sebelumnya menjadi viral di media sosial setelah keluarga almarhumah mengunggah curhatan yang menuding adanya kekerasan dan kelalaian petugas saat melakukan penghentian kendaraan yang ditumpangi kedua orang tua korban.
Bagi Pemuda Lira Riau, viralnya persoalan ini bukan alasan untuk mengabaikannya, melainkan alarm bagi institusi kepolisian agar segera menjawab berbagai pertanyaan publik dengan bukti dan fakta.
Jika terdapat dugaan pelanggaran SOP, maka pemeriksaan harus dilakukan secara objektif. Jika terdapat personel yang melakukan pelanggaran, maka proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Jangan sampai penegakan hukum yang seharusnya melindungi masyarakat justru menimbulkan korban jiwa, sementara pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut tidak jelas.
Propam Polda Riau Diminta Tidak Sekadar Formalitas
Daniel juga mendesak Bidang Propam Polda Riau melakukan investigasi secara menyeluruh, transparan, dan independen terhadap seluruh personel Satresnarkoba Polres Pelalawan yang terlibat dalam proses penangkapan.
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada klarifikasi internal atau kesimpulan sepihak. Seluruh rangkaian kejadian, mulai dari penghentian kendaraan, tindakan petugas di lapangan, kondisi korban, hingga penyebab kematian harus diungkap secara terang.
“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kami meminta seluruh oknum polisi yang diduga terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai dengan dalih penegakan hukum, hak-hak rakyat justru diabaikan, apalagi seseorang belum terbukti sebagai bandar narkoba,” ujarnya.
Kapolres Harus Bertanggung Jawab, Bukan Sekadar Menunggu Polemik Mereda
Pemuda Lira Riau menilai, tanggung jawab pimpinan kepolisian tidak hanya sebatas memastikan anak buah menjalankan tugas, tetapi juga memastikan setiap tindakan aparat berada dalam koridor hukum dan prosedur yang berlaku.
Daniel menegaskan, pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut hingga keluarga korban mendapatkan keadilan dan seluruh dugaan pelanggaran terungkap.
“Negara kita adalah negara hukum, di mana nyawa manusia adalah hal yang paling utama. Jika penegakan hukum dilakukan dengan cara-cara yang melanggar prosedur dan merenggut nyawa, maka hal tersebut tidak bisa dibiarkan. Kami berdiri bersama keluarga korban untuk menuntut keadilan,” tutup Daniel.
Kini, sorotan publik tertuju kepada Kapolda Riau dan Kapolri. Apakah dugaan pelanggaran dalam penangkapan yang berujung kematian ini akan diusut secara terbuka, atau justru kembali tenggelam di balik mekanisme pemeriksaan internal?
Kematian Rifka Fani membutuhkan jawaban. Bukan sekadar pernyataan, melainkan transparansi, pembuktian, dan pertanggungjawaban hukum.(Ef)












