SIDOARJO, MN Cakrawala – Kabupaten Sidoarjo kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Kali ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berhasil meraih dua penghargaan dalam bidang percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TPAKD yang berlangsung di Trans Luxe Hotel Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Dua penghargaan yang berhasil diraih Kabupaten Sidoarjo masing-masing sebagai daerah dengan rasio penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) tertinggi serta peraih Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tertinggi Semester I Tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Timur.
Pada kategori penggunaan KKPD, Sidoarjo mencatatkan realisasi transaksi sebesar Rp18,26 miliar selama periode Januari hingga September 2026. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Sidoarjo pada posisi pertama di Jawa Timur, dengan rasio penggunaan mencapai 0,659 persen dari total realisasi belanja daerah.
Sementara itu, penghargaan kedua diberikan atas keberhasilan Kabupaten Sidoarjo meraih Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tertinggi Semester I Tahun 2026.
Kedua penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan diterima Bupati Sidoarjo, Subandi.
Bupati Subandi menyampaikan bahwa prestasi tersebut merupakan hasil komitmen dan kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mempercepat transformasi digital, khususnya dalam pengelolaan transaksi keuangan daerah.
Menurutnya, penerapan sistem pembayaran digital melalui KKPD dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta efisien.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat digitalisasi keuangan daerah. Penggunaan KKPD dan elektronifikasi transaksi bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi merupakan upaya membangun tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien,” ujarnya.
Subandi menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus mendorong perluasan transaksi nontunai di lingkungan pemerintahan daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pengelolaan belanja daerah yang lebih tertib, efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut, digitalisasi keuangan daerah juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Dengan sistem pengelolaan keuangan yang semakin modern dan terintegrasi, anggaran daerah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Capaian dua penghargaan tingkat Provinsi Jawa Timur tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan.
Hal itu sejalan dengan tema HLM TPID, TP2DD, dan TPAKD Jawa Timur, yakni sinergi pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, dan akses keuangan berkelanjutan sebagai fondasi peningkatan produktivitas serta menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026.
Melalui capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan terus memperkuat inovasi pelayanan dan pengelolaan keuangan berbasis digital, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
(Ubaid)












