Surakarta,MN Cakrawala – Sekretaris Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Jawa Tengah, Anastasia Yulianti, menilai pemerintah perlu lebih serius mengintegrasikan layanan Trans Jateng Koridor Solo–Wonogiri dengan KA Perintis Batara Kresna.
Menurutnya, kedua moda tersebut tidak semestinya dipandang sebagai layanan yang saling berkompetisi hanya karena memiliki koridor pelayanan yang beririsan. Sebaliknya, karakteristik bus dan kereta justru dapat dipadukan untuk membangun sistem transportasi publik yang lebih efisien bagi masyarakat Solo Raya.
“Jangan sampai dua moda yang sama-sama disediakan untuk masyarakat justru berjalan sendiri-sendiri. Yang dibutuhkan masyarakat adalah perjalanan yang terintegrasi, bukan sekadar tersedianya kendaraan,” ujar Anastasia.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan transportasi publik tidak cukup hanya dilihat dari jumlah armada maupun jumlah penumpang. Pemerintah juga harus memastikan apakah masyarakat dapat berpindah dari satu moda ke moda lainnya dengan mudah, cepat, aman dan biaya yang tetap terjangkau.
“Kalau orang turun dari kereta kemudian harus menunggu lama atau kesulitan mendapatkan angkutan lanjutan, berarti integrasinya belum selesai. Begitu juga sebaliknya, penumpang bus harus mendapatkan akses yang mudah ketika ingin melanjutkan perjalanan menggunakan kereta,” katanya.
Anastasia melihat kawasan Solo–Sukoharjo–Wonogiri memiliki karakter mobilitas yang sangat kuat. Pergerakan buruh, pelajar, mahasiswa, ASN, pedagang hingga masyarakat yang melakukan perjalanan untuk keperluan ekonomi membutuhkan sistem transportasi yang tidak hanya murah, tetapi juga memiliki kepastian dan keterhubungan antarmoda.
Karena itu, menurutnya, Trans Jateng seharusnya dapat berfungsi sebagai pengumpan atau feeder yang memperluas jangkauan Batara Kresna. Sebaliknya, kereta dapat menjadi moda utama untuk perjalanan tertentu yang membutuhkan kepastian waktu dan terbebas dari kepadatan lalu lintas jalan raya.
“Bus memiliki fleksibilitas karena bisa menjangkau lebih banyak titik, sementara kereta mempunyai keunggulan pada jalur dan waktu perjalanan. Kalau keduanya diintegrasikan, keunggulan masing-masing moda bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Bukan Sekadar Halte dan Stasiun Berdekatan
Anastasia mengingatkan bahwa integrasi transportasi tidak boleh dimaknai sebatas menempatkan halte bus di dekat stasiun kereta.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan tersedianya akses pejalan kaki yang aman, titik perpindahan yang jelas, informasi jadwal yang mudah dipahami serta waktu tunggu yang tidak terlalu lama.
“Integrasi fisik itu penting, tetapi integrasi jadwal juga sangat penting. Penumpang jangan sampai sudah menggunakan transportasi publik tetapi justru kehilangan banyak waktu karena menunggu moda berikutnya,” tegasnya.
Ia mendorong adanya pengaturan jadwal atau timed transfer di sejumlah simpul strategis seperti Stasiun Wonogiri, Stasiun Sukoharjo dan kawasan Pasar Nguter.
Dengan pola tersebut, kedatangan dan keberangkatan bus dapat disesuaikan dengan perjalanan Batara Kresna. Penumpang yang turun dari kereta dapat segera melanjutkan perjalanan menggunakan bus menuju kawasan permukiman, pusat ekonomi maupun kawasan industri.
Subsidi Jangan Berhenti pada Operasional
Lebih jauh, Anastasia menilai pemerintah perlu melihat subsidi transportasi publik sebagai investasi sosial dan ekonomi, bukan sekadar biaya operasional tahunan.
Jika masyarakat berpenghasilan UMK dapat menggunakan angkutan umum dengan tarif terjangkau, biaya perjalanan harian dapat ditekan. Penghematan tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan lain.
“Ketika transportasi publik murah dan dapat diandalkan, manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh penumpang. Ada efek terhadap daya beli, akses pekerjaan, pendidikan, bahkan produktivitas masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai evaluasi layanan transportasi publik seharusnya lebih komprehensif. Pemerintah tidak cukup bertanya berapa banyak penumpang yang berhasil diangkut, tetapi juga harus mengukur apakah layanan tersebut berhasil mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, memperpendek waktu perjalanan, meningkatkan keselamatan dan memperluas akses masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi.
Jangan Sampai Anggaran Jalan, Tetapi Integrasi Tertinggal
Anastasia berharap pemerintah daerah bersama pemerintah pusat tidak terjebak pada pola pengembangan transportasi yang berjalan sektoral.
Menurutnya, keberadaan layanan berbasis APBD maupun layanan yang memperoleh dukungan pemerintah pusat semestinya menjadi alasan untuk memperkuat koordinasi, bukan justru membuat masing-masing moda berjalan dengan sistemnya sendiri.
“Kalau anggaran publik sudah dikeluarkan untuk menghadirkan layanan transportasi, maka manfaatnya harus dimaksimalkan. Jangan hanya menyediakan armada, tetapi konektivitasnya tidak dibangun,” katanya.
Ia menegaskan, masa depan transportasi Solo Raya membutuhkan pendekatan aglomerasi. Batas administratif Kota Surakarta, Sukoharjo dan Wonogiri tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat yang setiap hari memang bergerak melintasi wilayah tersebut.
“Yang bergerak setiap hari adalah masyarakatnya. Karena itu, sistem transportasinya juga harus mengikuti pola pergerakan masyarakat, bukan berhenti pada batas administratif,” pungkas Anastasia.(EF)
