Banyuwangi-MNCakrawala.Com, Suara zikir dan lantunan sholawat menggema memenuhi ruang acara di Banyuwangi pada 16 Mei 2026 pukul 19.00 WIB. Namun di balik nuansa religius yang kental, terselip pesan keras dan tegas dari ribuan warga yang hadir. Acara bertajuk “IWB Bersholawat Bersama Rakyat Untuk Banyuwangi Bersih dari Korupsi dan Bebas dari Pengrusakan Lingkungan” yang digagas oleh Info Warga Banyuwangi (IWB) ini bukan sekadar pertemuan ibadah biasa, melainkan bentuk ekspresi kolektif masyarakat yang mulai gelisah dan menuntut keadilan atas dua persoalan besar yang dianggap mencoreng wajah daerah ini: praktik korupsi dan kerusakan alam yang terjadi di sana.
Kehadiran peserta yang membludak, yang datang dari berbagai kecamatan mulai dari Tegalsari, Genteng, hingga wilayah lain di luarnya, menjadi bukti bahwa isu ini menyentuh hati banyak kalangan. Tak hanya warga biasa, elemen penting seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama dari jajaran pengurus PCNU Banyuwangi pun turut hadir dan memberikan dukungan. Salah satu sambutan dari perwakilan tokoh agama bahkan menyampaikan apresiasi yang mendalam hingga dikatakan “membuat bulu kuduk merinding”, karena keberanian IWB mengangkat isu yang dianggap tabu namun sangat mendesak. “Organisasi ini seolah mengutuk langit dengan keberaniannya menyuarakan kebenaran. Kami sangat salut dengan langkah IWB,” ujar tokoh agama tersebut, menegaskan bahwa gerakan ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan agama.
Abi Budy Widarto Arbain, Ketua IWB sekaligus penggagas acara, menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kekompakan warga yang hadir. Namun di balik ucapan terima kasih itu, terselip pesan kritik yang tajam dan pertanyaan besar yang menggantung. Menurutnya, acara ini diselenggarakan bukan tanpa alasan, melainkan untuk mengingatkan kembali bahwa masih banyak luka yang belum terobati dan kesalahan yang belum mendapat jawaban hukum.
“Tujuan utama pertemuan ini adalah agar Banyuwangi benar-benar bersih dari korupsi. Kami ingin para koruptor yang masih bebas berjalan di jalanan segera mendapatkan keadilan yang setimpal. Tak kalah penting, kami juga menyoroti kerusakan lingkungan yang parah di daerah ini—yang hingga kini pelakunya belum tersentuh hukum sama sekali. Dan yang lebih menyakitkan, persoalan ini, menurut pantauan kami, sangat erat kaitannya dengan keterlibatan salah satu mantan Menteri PAN-RB sekaligus mantan Bupati Banyuwangi yang menjabat dua periode,” tegas Abi, menyebutkan nama besar yang selama ini menjadi sorotan publik namun belum tersentuh sanksi hukum.
Pernyataan Abi ini semakin menegaskan adanya dugaan kuat bahwa kekuasaan yang besar di masa lalu diduga disalahgunakan, yang berujung pada kerugian negara serta kerusakan ekosistem yang kini harus ditanggung oleh masyarakat luas. Di sini, muncul pertanyaan kritis: apakah kekuasaan dan jabatan tinggi pernah dijadikan tameng agar tindakan tersebut luput dari jerat hukum? Mengapa meski bukti dan suara rakyat sudah begitu lantang, proses hukum masih berjalan di tempat atau bahkan seolah terhenti?
Suara senada juga disampaikan oleh M. Dhofir, pengelola akun media sosial Pasopati Jatim yang turut hadir dan memberikan tanggapan. Baginya, acara ini bukan lagi sekadar keinginan satu organisasi, melainkan telah berubah menjadi hajat rakyat. Kehadiran ribuan orang yang berdoa bersama agar Banyuwangi terbebas dari dua musuh besar tersebut adalah cerminan kekecewaan masyarakat yang sudah menumpuk.
“Kami berharap Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, segera terketuk hatinya. Kami ingin Bapak Presiden menegaskan arahan tegas kepada para menteri dan aparat penegak hukum, termasuk jaksa, untuk tidak pandang bulu. Siapa pun pelakunya, sebesar apa pun kekuasaannya di masa lalu, jika terbukti merugikan negara dan merusak alam, sanksi hukum harus segera dijatuhkan. Jangan sampai ada yang kebal hukum hanya karena status masa jabatan,” ungkap M. Dhofir dengan nada penuh harap namun juga kritis.
Pertemuan bersholawat ini menjadi momentum penting. Ia menegaskan bahwa masyarakat Banyuwangi tidak lagi diam melihat apa yang terjadi di daerahnya. Di tengah doa dan harapan, terselip tuntutan utama: transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Kini, mata publik tidak hanya tertuju pada para pelaku dugaan kejahatan tersebut, tetapi juga kepada aparat penegak hukum dan pemerintah pusat. Akankah suara lantunan sholawat dan seruan ribuan warga ini didengar dan ditindaklanjuti? Atau harapan rakyat ini hanya akan berakhir menjadi gema yang hilang begitu saja?
Jawabannya kini ada di tangan para pemegang kekuasaan dan penegak hukum.
(tim/fs)
