Jakarta,MN Cakrawala– Kemiskinan selama ini kerap dipahami sebagai persoalan rendahnya pendapatan atau terbatasnya kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, di balik itu terdapat faktor lain yang sering luput dari perhatian, yakni akses mobilitas. Bagi jutaan warga miskin di perkotaan, kemampuan untuk bergerak dari rumah menuju tempat kerja, sekolah, fasilitas kesehatan, maupun pusat kegiatan ekonomi ternyata menjadi penentu penting dalam upaya keluar dari jerat kemiskinan.
Akademisi Teknik Sipil sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyebut kondisi tersebut sebagai “kemiskinan mobilitas” atau mobility poverty. Menurutnya, buruknya layanan transportasi umum tidak hanya menimbulkan kemacetan dan ketidaknyamanan, tetapi juga mempersempit peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan Indonesia masih mencapai sekitar 11,64 juta jiwa. Kelompok masyarakat ini merupakan pihak yang paling merasakan dampak ketika transportasi umum tidak tersedia secara memadai, tidak terintegrasi, atau tidak mampu menjangkau kawasan tempat mereka tinggal.
Fenomena tersebut terjadi karena sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah terpaksa tinggal di kawasan pinggiran kota akibat tingginya harga lahan dan biaya hunian di pusat kota. Di sisi lain, pusat aktivitas ekonomi, lapangan pekerjaan, layanan kesehatan, dan pendidikan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan inti. Ketika transportasi publik tidak mampu menghubungkan kedua wilayah tersebut secara efektif, maka akses masyarakat miskin terhadap berbagai peluang kehidupan menjadi semakin terbatas.
Akibatnya, biaya yang harus dikeluarkan untuk mobilitas menjadi semakin besar. Tidak sedikit keluarga yang akhirnya memilih membeli sepeda motor melalui skema kredit demi mempertahankan akses menuju tempat kerja. Namun keputusan tersebut justru menambah beban ekonomi rumah tangga karena harus menanggung cicilan, biaya bahan bakar, serta perawatan kendaraan.
Di sisi lain, masyarakat yang bergantung pada transportasi umum sering kali harus mengeluarkan ongkos berulang akibat belum terintegrasinya sistem angkutan. Untuk satu perjalanan saja, penumpang kerap harus berganti moda transportasi dan membayar tarif beberapa kali. Kondisi ini membuat biaya perjalanan menjadi tidak efisien dan menyedot sebagian besar pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah.
Masalah tidak berhenti pada aspek biaya. Waktu yang terbuang akibat kemacetan dan buruknya kualitas layanan transportasi juga berdampak langsung terhadap produktivitas masyarakat. Jam-jam yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja, beristirahat, meningkatkan keterampilan, atau mendampingi keluarga justru habis di perjalanan. Bahkan, keterlambatan yang berulang akibat transportasi yang tidak andal dapat meningkatkan risiko kehilangan pekerjaan.
Menurut Djoko Setijowarno, kemiskinan pada era modern tidak lagi sekadar berkaitan dengan minimnya uang yang dimiliki seseorang. Kemiskinan juga menyangkut keterbatasan akses terhadap berbagai layanan dasar yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ketika masyarakat sulit menjangkau rumah sakit, sekolah, pusat pelatihan kerja, maupun pasar yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah, maka peluang mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi menjadi semakin kecil.
Karena itu, Djoko menilai pembangunan transportasi publik harus ditempatkan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Pemerintah perlu mempercepat integrasi antarmoda, menerapkan sistem tarif yang terjangkau, memperluas layanan angkutan pengumpan ke kawasan pinggiran kota, serta mengembangkan konsep pembangunan berbasis transportasi atau Transit-Oriented Development (TOD). Selain itu, ketepatan waktu dan keandalan layanan juga harus menjadi prioritas agar masyarakat dapat beraktivitas secara produktif.
Ia menegaskan bahwa transportasi umum tidak boleh lagi dipandang semata sebagai proyek pembangunan fisik atau urusan perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain. Lebih dari itu, transportasi merupakan layanan dasar yang memiliki peran strategis dalam membuka akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan hidup yang lebih baik bagi masyarakat.
“Ketika pemerintah berinvestasi pada transportasi publik yang murah, aman, dan mudah diakses, sesungguhnya pemerintah sedang membuka jalan keluar dari kemiskinan. Masyarakat dapat menghemat biaya, menghemat waktu, memperoleh akses pekerjaan yang lebih luas, serta meningkatkan kualitas hidup mereka,” ujarnya.
Pada akhirnya, ukuran sebuah kota maju bukanlah banyaknya kendaraan pribadi yang memenuhi jalan raya. Kota yang benar-benar maju adalah kota yang mampu menyediakan transportasi publik yang nyaman, andal, dan terjangkau sehingga digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status ekonomi.
Sebab, kemiskinan tidak selalu berawal dari kosongnya isi dompet. Dalam banyak kasus, kemiskinan justru dimulai ketika masyarakat kehilangan akses untuk bergerak. Ketika transportasi publik gagal menjangkau warganya, maka kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik pun ikut menjauh. Dengan demikian, membenahi transportasi publik bukan sekadar membangun infrastruktur, melainkan membangun keadilan sosial yang nyata.(EF)
