Sidoarjo, MN Cakrawala – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meminta percepatan penanganan luberan lumpur yang kembali terjadi di kawasan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), tepatnya di titik P10D yang berada di sisi utara dan barat pusat semburan. Lokasi tersebut dinilai rawan karena berdekatan dengan jalur rel kereta api dan Jalan Raya Porong.
Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ia meminta PPLS bersama instansi terkait segera mengambil langkah konkret agar kebocoran tanggul tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar bagi warga.
Menurut Mimik, kondisi tanggul yang mengalami kebocoran berpotensi mengganggu infrastruktur vital apabila tidak segera ditangani. Selain mengancam keselamatan masyarakat, situasi tersebut juga dikhawatirkan memicu kembali trauma bencana lumpur yang terjadi sekitar dua dekade lalu.
“Kami berharap solusi nyata segera diwujudkan agar masyarakat merasa aman. Jangan sampai pengalaman pahit akibat bencana lumpur kembali terulang,” ujarnya saat meninjau lokasi, Senin (13/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Mimik juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Kementerian Pekerjaan Umum, DPR RI, dan PPLS agar penanganan darurat maupun permanen dapat segera direalisasikan.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta penanganan dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Menurutnya, apabila luberan lumpur tidak segera dikendalikan, dampaknya tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga dapat mengganggu jalur transportasi nasional, distribusi logistik, hingga aktivitas perekonomian.
Ia juga mendorong percepatan pembuangan air lumpur ke Sungai Porong, penguatan tanggul, serta penerapan early warning system agar masyarakat dapat memperoleh peringatan dini apabila terjadi kondisi darurat.
Di sisi lain, Yanto, warga yang tinggal di bantaran tanggul lumpur Desa Gempolsari, mengaku hingga kini masyarakat masih hidup dalam bayang-bayang ancaman jebolnya tanggul. Menurutnya, keresahan warga semakin bertambah karena sawah yang dahulu menjadi lahan pertanian kini berubah menjadi bak penampungan air yang dinilai kurang mendapatkan perawatan.
“Kami setiap hari dihantui kekhawatiran tanggul jebol. Selain itu, sawah yang sekarang menjadi bak penampungan air tanpa perawatan juga dikhawatirkan menjadi sumber munculnya berbagai penyakit,” ungkap Yanto.
Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan tanggul, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar kawasan lumpur.
“Kami berharap pemerintah benar-benar memastikan keselamatan warga yang tinggal di sekitar tanggul lumpur. Selain mengantisipasi risiko tanggul jebol, kami juga meminta penanganan terhadap genangan air di bekas sawah yang berpotensi menimbulkan wabah penyakit apabila dibiarkan tanpa perawatan,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS, Arif Firmanto, menjelaskan hasil pemantauan menunjukkan adanya penurunan tanah di sejumlah titik tanggul. Berdasarkan pengukuran, rata-rata penurunan mencapai sekitar 0,5 meter per tahun, meski berbeda pada setiap lokasi.
Sebagai langkah darurat, PPLS saat ini melakukan peninggian tanggul sekitar satu meter sambil menunggu hasil kajian teknis untuk menentukan elevasi tanggul permanen. Di sisi lain, PPLS juga memastikan volume semburan lumpur saat ini berkisar 27.000 hingga 32.000 meter kubik per hari, jauh lebih rendah dibandingkan saat awal bencana sekitar 20 tahun lalu.
(Ubaid)
