SOLO,MN Cakrawala– Kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor transportasi publik dinilai berpotensi mengancam keberlanjutan layanan Batik Solo Trans (BST), yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat Kota Surakarta dan wilayah sekitarnya.
Sekretaris Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Jawa Tengah, Anastasia Yulianti, menilai keberadaan BST saat ini tidak hanya berfungsi sebagai moda transportasi umum, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, terutama di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Ketika biaya operasional kendaraan pribadi semakin mahal akibat kenaikan BBM, transportasi publik seperti BST menjadi alternatif yang sangat penting bagi masyarakat. Tarif yang terjangkau membantu warga menekan pengeluaran transportasi sehari-hari,” ujarnya.
Menurut Anastasia, tantangan terbesar yang dihadapi BST saat ini adalah berkurangnya dukungan anggaran pemerintah. Setelah skema pembiayaan beralih dari dominasi APBN ke APBD pada periode 2025–2026, subsidi operasional BST mengalami penurunan signifikan.
Pada 2024, total subsidi operasional BST mencapai sekitar Rp80 miliar untuk enam koridor. Namun pada 2026, anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp31 miliar, terdiri dari Rp23 miliar APBD Kota Surakarta dan Rp8 miliar APBN.
Kondisi tersebut mengakibatkan sejumlah layanan mengalami pengurangan operasional. Beberapa koridor bahkan terpaksa dihentikan, seperti Koridor 6 dan feeder Koridor 11. Sementara itu, jam operasional sejumlah koridor juga dipangkas meskipun headway masih dipertahankan pada kisaran 10–15 menit.
Padahal, data menunjukkan minat masyarakat terhadap BST masih cukup tinggi. Koridor 1 mencatat load factor mencapai 122,06 persen pada 2026, sedangkan Koridor 5 mencapai 68 persen.
“Angka tersebut menunjukkan bahwa BST masih sangat dibutuhkan masyarakat. Jika dukungan anggaran kembali berkurang pada 2027, dampaknya akan langsung dirasakan oleh pengguna,” katanya.
Anastasia menjelaskan bahwa hingga saat ini pendapatan tiket BST masih belum mampu menutup biaya operasional secara mandiri. Pendapatan dari tarif penumpang diperkirakan hanya mampu menutup kurang dari 20 persen total biaya operasional kendaraan.
Karena itu, MTI Jateng mendorong pemerintah daerah untuk mulai menerapkan berbagai skema pembiayaan alternatif, seperti optimalisasi pendapatan non-tiket (Non Farebox Revenue/NFR), pemanfaatan dana CSR, skema cost sharing antara pemerintah daerah yang dilalui BST, hingga pemanfaatan sebagian penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Selain itu, MTI juga mengusulkan adanya kebijakan mandatory spending atau penguncian anggaran sebesar 5 persen dari APBD untuk mendukung transportasi massal.
“Transportasi publik tidak boleh terus bergantung pada situasi fiskal yang berubah-ubah setiap tahun. Jika daerah serius ingin mengurangi kemacetan, menekan penggunaan kendaraan pribadi, dan menjaga mobilitas masyarakat, maka alokasi anggaran untuk angkutan massal harus dijamin keberlanjutannya,” tegas Anastasia.
Menurutnya, tanpa adanya kepastian pendanaan jangka panjang, layanan transportasi publik akan selalu berada dalam posisi rentan dan berisiko mengalami pengurangan layanan setiap kali terjadi tekanan fiskal.
“BST bukan sekadar layanan transportasi. Di tengah kenaikan biaya hidup, BST telah menjadi jaring pengaman ekonomi masyarakat. Karena itu, keberlanjutannya harus menjadi prioritas pemerintah daerah,” pungkasnya.(EF)
