Labuan Bajo,MN Cakrawala– Status Labuan Bajo sebagai destinasi wisata superprioritas dinilai harus diimbangi dengan jaminan keselamatan yang lebih baik serta sistem transportasi publik yang modern dan terintegrasi. Tanpa pembenahan pada dua aspek tersebut, reputasi destinasi wisata unggulan Indonesia itu dikhawatirkan dapat tergerus di mata wisatawan domestik maupun mancanegara.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, mengatakan sebuah destinasi wisata kelas dunia tidak hanya diukur dari keindahan alam, kemegahan hotel, maupun tingginya investasi yang masuk. Lebih dari itu, destinasi wisata harus mampu memberikan rasa aman bagi setiap pengunjung yang datang.
Menurutnya, sejumlah insiden yang terjadi di kawasan wisata Labuan Bajo dalam beberapa tahun terakhir menjadi pengingat bahwa aspek keselamatan tidak boleh dipandang sebagai pelengkap pembangunan pariwisata.
“Ketika predikat superprioritas dan superpremium disematkan kepada Labuan Bajo, maka standar keselamatan yang diterapkan juga harus meningkat. Keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh dikompromikan,” ujar Djoko dalam keterangannya.
Ia menyoroti tragedi yang menewaskan dua wisatawan asal Austria di kawasan Air Terjun Cunca Wulang beberapa waktu lalu. Peristiwa tersebut menambah daftar kecelakaan wisata yang pernah terjadi di kawasan Labuan Bajo dan sekitarnya, mulai dari insiden di objek wisata hingga kecelakaan transportasi laut.
Menurut Djoko, kejadian-kejadian tersebut seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan di destinasi wisata superprioritas tersebut.
“Wisatawan datang untuk menikmati liburan dan mencari pengalaman yang menyenangkan, bukan untuk mempertaruhkan keselamatan jiwa akibat lemahnya standar pengamanan dan pengawasan,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah pusat maupun daerah perlu menyediakan anggaran khusus yang difokuskan pada peningkatan keselamatan wisata. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk memperkuat mitigasi risiko, meningkatkan fasilitas keselamatan, memperbaiki sistem pengawasan, serta memastikan setiap destinasi wisata memiliki standar operasional yang jelas.
Djoko mengingatkan bahwa keselamatan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan daya saing sebuah destinasi wisata di tingkat global. Jika berbagai persoalan keselamatan terus berulang tanpa pembenahan serius, kepercayaan wisatawan terhadap Labuan Bajo berpotensi menurun.
Selain persoalan keselamatan, Djoko juga menilai pembenahan transportasi umum di Labuan Bajo menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda.
Menurutnya, pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur pendukung seperti jalan, trotoar, dan halte. Namun hingga kini layanan transportasi publik yang tersedia masih terbatas dan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan wisatawan maupun masyarakat lokal.
“Saat ini layanan angkutan yang tersedia masih berfokus pada konektivitas dari Bandara Komodo menuju kawasan wisata utama. Padahal kebutuhan mobilitas masyarakat dan wisatawan jauh lebih luas daripada itu,” ujarnya.
Djoko menjelaskan, pembenahan transportasi umum di Labuan Bajo setidaknya memiliki empat urgensi utama.
Pertama, meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko kecelakaan. Transportasi publik yang dikelola secara profesional umumnya memiliki standar operasional yang lebih baik, mulai dari kelaikan kendaraan, kompetensi pengemudi, hingga pengawasan layanan.
Kedua, mengatasi ketimpangan aksesibilitas antara wisatawan dan masyarakat lokal. Menurutnya, sistem transportasi yang baik tidak hanya melayani wisatawan, tetapi juga harus mendukung kebutuhan mobilitas warga untuk bekerja, bersekolah, maupun menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Ketiga, sebagai langkah persiapan menghadapi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ajang olahraga terbesar di Indonesia itu diperkirakan akan meningkatkan mobilitas manusia dalam jumlah besar sehingga membutuhkan sistem transportasi yang modern, terintegrasi, dan berkapasitas memadai.
Keempat, mendorong penerapan skema pembelian layanan atau buy the service yang telah berhasil diterapkan di sejumlah kota di Indonesia. Melalui skema tersebut, pemerintah dapat menjamin tersedianya layanan transportasi publik yang aman, nyaman, terjangkau, dan tepat waktu.
Menurut Djoko, Labuan Bajo sudah saatnya mengadopsi standar pelayanan transportasi yang setara dengan kota-kota modern lainnya. Predikat superpremium, kata dia, tidak boleh hanya tercermin dari tingginya tarif hotel atau mahalnya biaya perjalanan, tetapi juga harus terlihat dari kualitas pelayanan publik yang diberikan.
“Jangan sampai Labuan Bajo hanya dikenal sebagai destinasi wisata yang mahal, tetapi tertinggal dalam penyediaan layanan dasar seperti keselamatan dan transportasi publik,” tegasnya.
Ia menambahkan, momentum menuju PON 2028 harus dimanfaatkan sebagai titik balik untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Pembangunan fisik yang telah dilakukan selama ini perlu diikuti dengan peningkatan kualitas layanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh wisatawan maupun masyarakat lokal.
“Pembenahan keselamatan dan transportasi publik bukan sekadar fasilitas tambahan untuk mempercantik kawasan wisata. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menjaga reputasi pariwisata nasional, melindungi keselamatan manusia, dan memastikan pembangunan memberikan manfaat yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Bagi Djoko, keberhasilan Labuan Bajo sebagai destinasi superprioritas pada akhirnya tidak akan diukur dari jumlah hotel berbintang atau nilai investasi yang masuk, melainkan dari kemampuan daerah tersebut menghadirkan rasa aman, nyaman, dan kemudahan mobilitas bagi setiap orang yang datang dan tinggal di sana. Predikat superprioritas hanya akan bermakna apabila mampu menjamin keselamatan wisatawan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.(Ef)
