Pekanbaru,MN Cakrawala – Pelantikan 238 pejabat eselon III dan IV lingkungan Pemprov Riau yang seharusnya berlangsung formal dan penuh seremoni mendadak berubah menjadi ruang peringatan dini. Di depan ratusan pejabat yang baru dilantik di Balai Serindit Pekanbaru, Selasa (26/5/2026), Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, melempar pernyataan keras yang membuat ruangan seketika terasa lebih dingin.
Bukan soal target kerja. Bukan pula pidato motivasi khas pelantikan.
Yang muncul justru peringatan mengejutkan soal dugaan temuan besar di Dinas Pendidikan Riau.
“Pak Kadisdik, ini saya ingatkan, temuannya luar biasa besar,” kata SF Hariyanto dengan nada serius, langsung mengarah kepada Kepala Dinas Pendidikan Riau, Erisman Yahya.
Kalimat itu sontak mengubah suasana.
Ratusan pejabat yang awalnya duduk tenang mendadak terdiam. Beberapa saling menoleh. Yang lain tampak mencoba membaca situasi. Sebab, teguran itu bukan disampaikan di ruang tertutup, melainkan secara terbuka di depan seluruh pejabat baru Pemprov Riau.
Namun kejutan sesungguhnya justru datang setelahnya.
SF Hariyanto tak bicara angka kecil.
“Kalau satu atau dua miliar masih kecil, ini belasan sampai puluhan miliar,” ujarnya lagi.
Seketika publik seperti mendapat alarm baru.
Karena di tengah kondisi fiskal yang belum sepenuhnya pulih, muncul lagi dugaan temuan bernilai besar di salah satu OPD paling strategis: pendidikan.
Pertanyaannya: apakah ini sekadar persoalan internal biasa, atau sinyal ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di tubuh birokrasi Riau?
Sebab publik belum lupa.
Belum genap hilang dari ingatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya mencatat persoalan besar dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2024.
Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menemukan utang belanja mencapai Rp1,765 triliun, ditambah utang PFK sekitar Rp40,8 miliar. Angka fantastis yang menggambarkan bagaimana beban kewajiban pemerintah daerah menumpuk hingga berpotensi mengganggu program tahun berikutnya.
Belum berhenti di situ.
BPK juga mencatat penggunaan dana PFK sekitar Rp39,2 miliar, indikasi kerugian keuangan daerah di Sekretariat DPRD sekitar Rp3,33 miliar, hingga kelebihan pembayaran perjalanan dinas mencapai Rp16,98 miliar.
Memang, angka Rp1,76 triliun bukan otomatis berarti uang hilang atau korupsi. Sebagian besar adalah kewajiban atau utang belanja pemerintah. Namun dalam persepsi publik, angka sebesar itu tetap meninggalkan satu kesan: ada yang sedang tidak baik-baik saja dalam tata kelola keuangan daerah.
Kini, saat SF Hariyanto kembali berbicara soal temuan “belasan hingga puluhan miliar” di Dinas Pendidikan, publik sulit untuk tidak menghubungkan semuanya.
Terlalu banyak alarm yang berbunyi dalam waktu berdekatan.
Terlalu banyak angka besar muncul ke permukaan.
Dan terlalu sering publik mendengar kata: temuan.
Apalagi SF menggunakan istilah yang tidak biasa dalam forum resmi pelantikan.
“Selesaikan hari ini juga, jangan sampai apinya membesar.”
Kalimat itu terdengar lebih seperti peringatan bahaya dibanding arahan birokrasi.
Sebab dalam bahasa publik, “api membesar” bisa berarti satu hal: persoalan yang jika tidak segera dipadamkan, bisa menjalar ke mana-mana.
Ironisnya, sampai sekarang belum ada penjelasan terbuka: apa sebenarnya bentuk temuan “puluhan miliar” itu?
* Apakah salah administrasi?
* Kelebihan bayar?
* Belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan?
* Atau sesuatu yang lebih serius?
Tanpa keterbukaan, ruang spekulasi akan terus hidup.
Dan ketika temuan BPK Rp1,76 triliun masih membekas dalam ingatan publik, kemunculan alarm baru di Disdik tentu sulit dianggap sekadar kebetulan administratif biasa.
Pelantikan hari itu akhirnya selesai.
Pejabat pulang membawa jabatan baru.
Namun satu hal tampaknya tertinggal di Balai Serindit:
sebuah pertanyaan besar yang mulai bergema lebih keras dari seremoni pelantikan itu sendiri, apakah birokrasi Pemprov Riau sedang menghadapi masalah yang lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan.(Ef)
