Jakarta Pusat-MNCakrawala.com,Situasi penyampaian aspirasi masyarakat Banyuwangi di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diterima jajaran Ditjen Gakkum mendadak memanas setelah muncul dugaan adanya intervensi terhadap awak media yang tengah melakukan peliputan.
Di tengah jalannya penyampaian aspirasi warga, sejumlah awak media yang ikut mengawal agenda tersebut disebut mendapat pernyataan dari salah satu pihak perwakilan yang menuding keberadaan jurnalis memicu kegaduhan di lokasi.
Pernyataan itu langsung menuai reaksi keras dari Ketua Info Warga Banyuwangi (IWB), Abi Arbain, yang hadir bersama rombongan masyarakat Banyuwangi dalam agenda tersebut.Rabu (29/4/2026).
Abi Arbain menilai, tudingan terhadap awak media sebagai penyebab kegaduhan merupakan pernyataan yang tidak tepat dan berpotensi mencederai kebebasan pers yang dijamin undang-undang.
“Ini bukan sekadar persoalan gaduh atau tidak gaduh. Yang menjadi pertanyaan besar, kenapa keberadaan jurnalis justru dipersoalkan saat masyarakat sedang menyampaikan aspirasi di lembaga negara. Ada apa sebenarnya?” tegas Abi Arbain.
Menurutnya, awak media hadir bukan untuk menciptakan kericuhan, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial serta memastikan proses penyampaian aspirasi berjalan terbuka dan diketahui publik.
“Pers bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Wartawan memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Jadi sangat disayangkan jika ada pihak yang justru menuding media sebagai sumber kegaduhan,” ujarnya.
Abi juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat bukan agenda tertutup yang dapat dilakukan tanpa pengawasan publik. Terlebih, materi yang dibawa masyarakat Banyuwangi disebut berkaitan dengan persoalan lingkungan dan kepentingan masyarakat luas.
“Jangan sampai ada kesan anti kritik dan anti publikasi. Ketika rakyat datang jauh-jauh ke kementerian untuk menyampaikan aspirasi, lalu media yang meliput justru dianggap mengganggu, maka publik tentu akan mempertanyakan transparansi lembaga tersebut,” tambahnya.
Lebih lanjut, Abi Arbain menyampaikan bahwa pihak Info Warga Banyuwangi (IWB) akan segera melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang diduga melontarkan tuduhan terhadap awak media tersebut.
“Dengan adanya tuduhan bahwa wartawan membuat gaduh, kami dari IWB akan segera berkirim somasi sebagai bentuk keberatan resmi. Jangan sampai profesi jurnalis diperlakukan yg seolah-olah pengganggu dalam ruang demokrasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila memang terdapat aturan yang melarang wartawan melakukan peliputan dalam agenda penyampaian aspirasi masyarakat, maka pihak terkait diminta menunjukkan dasar hukum secara jelas dan terbuka.
“Kalau memang ada aturan itu, silakan tunjukkan. Jangan hanya melontarkan pernyataan yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk intimidasi verbal terhadap insan pers,” katanya lagi.
Sementara itu, saat sejumlah awak media mencoba meminta penjelasan kepada pihak staf Gakkum terkait pernyataan tersebut, staf yang berada di lokasi menyampaikan bahwa klarifikasi akan dijawab langsung oleh pihak humas. Namun hingga rombongan meninggalkan lokasi, pihak humas yang dimaksud tidak diketahui keberadaannya dan tidak memberikan keterangan resmi kepada awak media.
Kondisi tersebut semakin memunculkan tanda tanya dari rombongan masyarakat dan jurnalis yang hadir, lantaran tidak adanya penjelasan terbuka terkait tuduhan yang dianggap menyudutkan profesi wartawan tersebut.
Abi Arbain juga menyinggung Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, khususnya dalam agenda yang menyangkut kepentingan publik.
“Pers dan masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengetahui proses dan substansi penyampaian aspirasi. Jangan sampai ruang demokrasi justru dipersempit oleh sikap yang tidak mencerminkan keterbukaan informasi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Ditjen Gakkum maupun pihak terkait mengenai pernyataan yang dipersoalkan oleh rombongan warga Banyuwangi dan awak media tersebut.(tim/FS)
