PEKANBARU,MN Cakrawala – Pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang mengaitkan rendahnya realisasi retribusi daerah dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik tajam. Di tengah minimnya capaian pendapatan daerah, program unggulan pemerintah pusat itu justru disebut sebagai salah satu faktor penyebab seretnya penerimaan retribusi.
Pernyataan tersebut disampaikan SF Hariyanto dalam Rapat Paripurna DPRD Riau saat menanggapi sorotan Ketua Pansus Optimalisasi Pajak Daerah, Abdullah, terkait jebloknya realisasi retribusi Pemprov Riau.
Faktanya, hingga memasuki pertengahan tahun 2026, realisasi retribusi Pemprov Riau baru mencapai sekitar 25 persen dari target Rp12 miliar yang telah ditetapkan. Angka tersebut dinilai jauh dari memuaskan, terlebih jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat yang disebut mampu membukukan retribusi hingga Rp22 miliar.
“Enam bulan ini capaian kita baru sekitar 25 persen dari target Rp12 miliar. Sementara Sumatera Barat mampu memperoleh retribusi hingga Rp22 miliar,” ungkap Abdullah dalam rapat tersebut.
Menanggapi hal itu, SF Hariyanto menjelaskan bahwa pada awal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, sejumlah kantin sekolah sempat berhenti beroperasi sehingga berdampak terhadap penerimaan retribusi dari sektor terkait.
Namun alasan tersebut langsung memantik tanda tanya besar. Pasalnya, jika benar penerimaan retribusi daerah bisa terguncang hanya karena aktivitas kantin sekolah berkurang, maka publik patut mempertanyakan seberapa kuat sebenarnya fondasi pengelolaan pendapatan daerah yang selama ini dibangun Pemprov Riau.
Kritik lebih keras datang dari Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri. Ia menilai tidak tepat apabila program nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia justru dikaitkan dengan rendahnya capaian retribusi daerah.
Menurut Edi Basri, yang seharusnya dievaluasi bukanlah Program Makan Bergizi Gratis, melainkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini diberi kewenangan untuk menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber retribusi daerah.
“Jangan sampai program nasional dijadikan kambing hitam atas rendahnya pendapatan daerah. Yang harus dievaluasi adalah OPD penghasil retribusi, apakah sudah bekerja maksimal atau belum,” tegasnya.
Pernyataan tersebut seolah menjadi tamparan bagi jajaran pemerintah daerah. Sebab, Riau dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, aset daerah yang besar, serta berbagai potensi layanan publik yang dapat menghasilkan retribusi. Namun ironisnya, capaian retribusi justru tertinggal jauh dari daerah lain.
Publik pun mulai mempertanyakan, apakah persoalan sesungguhnya terletak pada Program Makan Bergizi Gratis, atau justru pada lemahnya strategi pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan yang tersedia.
Jika alasan rendahnya retribusi terus dikaitkan dengan program pusat, dikhawatirkan hal itu justru menutupi persoalan mendasar yang lebih serius, yakni belum optimalnya tata kelola pendapatan daerah dan minimnya inovasi OPD dalam mengejar target penerimaan.
Di tengah kebutuhan anggaran pembangunan yang terus meningkat, masyarakat tentu menunggu solusi, bukan sekadar alasan. Sebab yang menjadi ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah kemampuannya menjelaskan kegagalan mencapai target, melainkan kemampuannya menghadirkan terobosan untuk menutup kekurangan tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Supriyadi, ketika dikonfirmasi terkait kritik yang dilontarkan Ketua Komisi III DPRD Riau tersebut hingga berita ini diterbitkan belum memberikan jawaban.
Belum adanya penjelasan resmi dari Pemprov Riau semakin memperkuat ruang spekulasi di tengah publik. Di saat DPRD mulai mempertanyakan alasan rendahnya retribusi, masyarakat kini menunggu jawaban yang lebih substansial: benarkah Program Makan Bergizi Gratis menjadi penyebab utama seretnya pendapatan daerah, atau justru ada persoalan yang lebih mendasar dalam pengelolaan retribusi di Provinsi Riau.(Ef)
