Bandung,MN Cakrawala – Pengembangan Metro Jabar Trans dinilai menjadi solusi mobilitas Bandung Raya, namun masih menghadapi tantangan armada, kemacetan, integrasi moda, hingga keberlanjutan subsidi.
Pertumbuhan kawasan perumahan yang masif di wilayah Cekungan Bandung mendorong kebutuhan mendesak terhadap sistem transportasi publik yang mampu menopang mobilitas masyarakat lintas wilayah. Di tengah meningkatnya aktivitas komuter dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, hingga Kabupaten Bandung Barat menuju Kota Bandung, kehadiran Metro Jabar Trans (MJT) dipandang sebagai langkah strategis menjawab persoalan kemacetan kronis di Bandung Raya.
Namun, di balik transformasi layanan angkutan umum berbasis jalan tersebut, masih tersimpan sejumlah tantangan besar yang berpotensi menghambat keberlanjutan sistem dalam jangka panjang.
Akademisi transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menilai Metro Jabar Trans merupakan bentuk transformasi penting dari sistem transportasi konvensional menuju layanan angkutan massal yang lebih modern, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan komuter kawasan aglomerasi.
Menurut Djoko, Metro Jabar Trans hadir untuk menjawab tantangan mobilitas yang terus meningkat akibat pertumbuhan kawasan permukiman di Cekungan Bandung. Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (2024), terdapat sedikitnya 619 kawasan perumahan yang tersebar di lima wilayah administrasi Bandung Raya. Kabupaten Bandung menjadi wilayah dengan konsentrasi perumahan tertinggi, disusul Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi.
“Mobilitas komuter yang tinggi membutuhkan sistem transportasi massal yang andal, murah, dan terintegrasi. Kehadiran Metro Jabar Trans menjadi kebutuhan, bukan sekadar pilihan,” ujarnya.
Sejak diluncurkan pada akhir 2021 melalui skema Buy The Service (BTS) oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, layanan yang sebelumnya dikenal sebagai Trans Metro Pasundan kini berkembang dengan identitas baru Metro Jabar Trans. Saat ini, sistem tersebut telah melayani enam koridor utama dan dua layanan pengumpan (feeder) yang menghubungkan wilayah strategis Bandung Raya.
Layanan Metro Jabar Trans juga telah terintegrasi dengan sistem pembayaran non tunai menggunakan kartu uang elektronik maupun QRIS, serta memungkinkan perpindahan antarkoridor tanpa biaya tambahan dalam waktu tertentu. Bahkan beberapa rute telah terkoneksi dengan layanan kereta cepat melalui Stasiun Padalarang.
Meski demikian, Djoko mengingatkan bahwa keberhasilan Metro Jabar Trans tidak cukup hanya diukur dari jumlah koridor atau modernisasi armada. Tantangan terbesar justru terletak pada keberlanjutan sistem operasional dan konsistensi dukungan kebijakan pemerintah.
Salah satu persoalan utama adalah ketergantungan operasional terhadap subsidi tarif. Dengan tarif terjangkau sebesar Rp4.900, keberlangsungan layanan sangat ditentukan oleh dukungan fiskal pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Djoko, diperlukan kepastian skema pendanaan jangka panjang melalui regulasi yang kuat agar Metro Jabar Trans tidak berhenti di tengah jalan akibat keterbatasan anggaran.
“Perlu ada regulasi berupa Peraturan Daerah yang mengatur alokasi anggaran operasional transportasi massal secara berkelanjutan. Ini penting agar layanan tetap berjalan dan tidak bergantung pada kebijakan tahunan,” jelasnya.
Ia mencontohkan sejumlah daerah seperti Pekanbaru, Semarang, dan Batam yang telah memiliki regulasi pembiayaan transportasi publik untuk menjamin keberlangsungan layanan.
Selain aspek pembiayaan, Djoko juga menyoroti keterbatasan operasional pada sejumlah koridor, terutama rute Leuwipanjang–Majalaya yang hingga kini masih memiliki jam layanan terbatas. Kondisi ini dinilai belum optimal dalam melayani kebutuhan pekerja komuter yang melakukan perjalanan pulang pada sore hingga malam hari.
Di lapangan, keterbatasan jumlah armada menyebabkan waktu tunggu (headway) masih cukup tinggi. Akibatnya, masyarakat kerap kembali memilih kendaraan pribadi maupun angkutan informal seperti elf dan angkot karena dinilai lebih fleksibel.
Persoalan lain yang tidak kalah krusial adalah kemacetan kronis di sejumlah jalur utama Bandung Selatan. Karena belum memiliki jalur khusus (dedicated lane), bus Metro Jabar Trans masih bercampur dengan kendaraan umum, sehingga sering terjebak kemacetan di kawasan padat seperti Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang, hingga Kopo.
“Kelemahan sistem transportasi berbasis jalan tanpa jalur khusus adalah waktu tempuh menjadi tidak pasti. Kalau bus ikut terjebak macet, masyarakat akan kembali memilih kendaraan pribadi,” kata Djoko.
Di sisi lain, pengembangan Metro Jabar Trans juga menghadapi tantangan sosial berupa resistensi dari operator angkutan eksisting, seperti angkot dan elf yang selama ini melayani rute-rute serupa. Kehadiran layanan dengan tarif murah dan fasilitas lebih baik kerap memunculkan kekhawatiran kehilangan pasar di kalangan operator lokal.
Karena itu, integrasi angkutan eksisting ke dalam sistem pengumpan (feeder) dinilai menjadi solusi yang harus ditempuh melalui pendekatan bertahap dan negosiasi yang matang.
Tak kalah penting, integrasi antarmoda juga masih menjadi pekerjaan rumah. Walaupun sistem pembayaran sudah relatif modern, konektivitas fisik dan tarif dengan layanan transportasi lain seperti kereta api lokal, feeder kereta cepat, maupun angkutan kawasan belum sepenuhnya berjalan mulus (seamless integration).
Djoko menilai momentum pengembangan transportasi di Bandung Raya harus dimanfaatkan secara maksimal, termasuk melalui dukungan pembiayaan dari pinjaman Bank Dunia. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, melainkan juga membangun fondasi kelembagaan dan regulasi yang kuat.
Karena itu, ia mendorong Kementerian Perhubungan segera menyusun regulasi teknis yang komprehensif sekaligus menetapkan dokumen Master Plan pengembangan angkutan umum berbasis jalan di kawasan Cekungan Bandung sebagai arah kebijakan jangka panjang.
“Tanpa kepastian regulasi dan jaminan pendanaan berkelanjutan, Metro Jabar Trans berpotensi berjalan baik di awal tetapi sulit berkembang secara konsisten dalam jangka panjang,” pungkasnya.(Ef)
