Bandung,MN Cakrawala – Rencana menghidupkan kembali Bandara Husein Sastranegara untuk penerbangan komersial bermesin jet bukan sekadar persoalan membuka kembali jalur penerbangan yang sempat dipindahkan ke Kertajati. Di balik keputusan itu, tersimpan pertarungan kepentingan yang jauh lebih besar: antara kenyamanan masyarakat hari ini dan masa depan infrastruktur Jawa Barat yang dibangun dengan investasi triliunan rupiah.
Bagi warga Bandung Raya, jawabannya mungkin sederhana. Bandara Husein jauh lebih dekat, lebih praktis, dan lebih hemat waktu. Wisatawan dari Singapura, Malaysia, Surabaya, Bali, maupun Medan bisa langsung mendarat di pusat Kota Bandung tanpa harus menempuh perjalanan darat berjam-jam dari Majalengka. Hotel, restoran, pusat perbelanjaan, pelaku UMKM, hingga industri kreatif diperkirakan akan kembali menikmati lonjakan aktivitas ekonomi yang selama ini dirindukan.
Namun dari sudut pandang kebijakan nasional, persoalannya tidak sesederhana itu.
Bandara Kertajati dibangun untuk menjadi gerbang udara utama Jawa Barat. Negara telah menggelontorkan investasi besar dengan harapan bandara tersebut menjadi pusat konektivitas regional dan internasional. Ketika penerbangan jet kembali diizinkan beroperasi di Husein, muncul pertanyaan besar: siapa yang akan tetap memilih Kertajati?
Risikonya jelas. Kertajati berpotensi kembali kehilangan penumpang. Tingkat utilisasi bandara bisa menurun, target pengembalian investasi menjadi semakin berat, dan beban operasional terus membayangi. Di tengah hadirnya Tol Cisumdawu yang memangkas waktu tempuh serta Kereta Cepat Whoosh yang mengubah pola mobilitas masyarakat, pembagian peran antar-infrastruktur sebenarnya mulai terbentuk. Mengaktifkan kembali Husein tanpa skema yang jelas berpotensi mengacaukan keseimbangan tersebut.
Dari perspektif konsumen, tentu saja pilihan jatuh pada efisiensi. Tidak banyak orang yang rela menghabiskan tambahan satu hingga dua jam perjalanan darat hanya untuk mencapai bandara keberangkatan. Bagi masyarakat, waktu adalah biaya. Semakin dekat bandara, semakin besar manfaat yang dirasakan.
Tetapi persoalan berikutnya muncul ketika melihat Kota Bandung dari perspektif tata ruang.
Bandara Husein berada di tengah kawasan perkotaan yang padat. Keberadaannya selama puluhan tahun telah membatasi pertumbuhan vertikal kota melalui aturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). Akibatnya, Bandung sulit berkembang ke atas dan terpaksa melebar ke pinggiran. Fenomena urban sprawl pun semakin sulit dihindari, sementara lahan hijau terus tergerus oleh pembangunan perumahan.
Belum lagi persoalan kemacetan. Kawasan sekitar Jalan Pajajaran, Abdurachman Saleh, Cicendo, hingga Andir sudah lama menjadi titik tekanan lalu lintas. Ketika ribuan penumpang kembali keluar-masuk bandara setiap hari, risiko kemacetan baru hampir tidak bisa dihindari jika tidak diimbangi dengan integrasi transportasi publik yang memadai.
Di sisi lain, Bandung juga tengah diarahkan menuju poros pertumbuhan baru di wilayah timur melalui pengembangan Gedebage, kawasan Transit Oriented Development (TOD), dan konektivitas Kereta Cepat Whoosh. Pengaktifan kembali Husein berpotensi menarik kembali pusat gravitasi ekonomi ke wilayah tengah dan barat kota yang infrastrukturnya sudah mengalami tekanan tinggi.
Karena itu, perdebatan Husein versus Kertajati sesungguhnya bukan sekadar soal bandara. Ini adalah perdebatan tentang arah pembangunan Jawa Barat.
Apakah pemerintah akan memilih kepentingan ekonomi jangka pendek yang langsung terasa manfaatnya bagi Bandung Raya? Ataukah tetap konsisten menjaga visi jangka panjang yang menjadikan Kertajati sebagai simpul utama transportasi udara Jawa Barat?
Jalan tengah mungkin menjadi pilihan paling rasional. Bandara Husein dapat difungsikan secara terbatas untuk rute domestik tertentu dan penerbangan regional internasional jarak dekat. Sementara Kertajati tetap difokuskan sebagai hub penerbangan internasional, haji dan umrah, serta logistik dan kargo berskala besar.
Yang dibutuhkan bukanlah persaingan antarbandara, melainkan pembagian peran yang jelas dan saling menguatkan.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan sebuah kebijakan transportasi tidak diukur dari ramainya satu bandara semata, melainkan dari kemampuan seluruh sistem transportasi bekerja secara terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kualitas hidup masyarakat.
Jika tidak dikelola dengan cermat, pengaktifan kembali Husein bisa menjadi solusi cepat yang justru melahirkan persoalan baru. Namun jika diatur secara bijak, kebijakan ini dapat menjadi titik temu antara kebutuhan masyarakat hari ini dan visi besar konektivitas Jawa Barat di masa depan.
Sumber : Djoko Setijowarno , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
Pewarta : Ef
