Jakarta,MN Cakrawala – Kebijakan pemerintah menggelontorkan subsidi motor listrik sebesar Rp5 juta per unit bagi 100.000 pembeli mulai Juni 2026 dengan total anggaran awal Rp500 miliar menuai kritik dari kalangan akademisi transportasi. Di tengah kebutuhan mendesak akan sistem mobilitas publik yang layak di daerah, kebijakan yang berorientasi pada kendaraan pribadi dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar masyarakat luas.
Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai bahwa anggaran sebesar Rp500 miliar sejatinya dapat diarahkan untuk memperkuat transportasi publik di berbagai kota, terutama melalui pengembangan layanan angkutan berbasis subsidi pemerintah seperti skema Buy The Service (BTS).
Menurutnya, jika mengacu pada pengalaman program BTS yang telah berjalan sejak 2020, anggaran tersebut berpotensi menopang pengembangan layanan angkutan umum di sekitar 10 kota skala kecil hingga menengah, dengan sejumlah koridor layanan dan armada yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Pertanyaannya, apakah negara ingin terus mendorong kepemilikan kendaraan pribadi, atau mulai membangun sistem mobilitas publik yang lebih inklusif?” kata Djoko dalam pandangan kritisnya.
Djoko menilai, investasi pada angkutan umum memiliki dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas dibanding subsidi kendaraan pribadi. Transportasi publik murah bahkan gratis bagi pelajar, mahasiswa, guru, dan pekerja berpenghasilan rendah dapat menjadi bentuk subsidi langsung yang lebih tepat sasaran, terutama di tengah tekanan biaya hidup dan potensi kenaikan harga energi.
Selain itu, penguatan transportasi umum dinilai dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan roda dua, yang selama ini mendominasi angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Banyak pelajar dan usia produktif terpaksa menggunakan sepeda motor karena minimnya pilihan moda transportasi di daerah.
Dari sisi lingkungan, Djoko menekankan bahwa transisi energi seharusnya tidak berhenti pada perubahan jenis kendaraan dari berbahan bakar minyak ke listrik. Menurutnya, pengurangan emisi akan jauh lebih signifikan apabila masyarakat didorong beralih dari kendaraan pribadi menuju transportasi massal yang aman, nyaman, dan terjangkau.
Meski mendukung agenda kendaraan listrik nasional, Djoko mengingatkan bahwa pengembangan ekosistem transportasi rendah emisi seharusnya dibangun secara terintegrasi dengan angkutan umum massal, bukan semata mendorong kepemilikan kendaraan pribadi.
“Transisi energi yang ideal bukan sekadar mengganti mesin kendaraan, tetapi mengubah pola mobilitas masyarakat menjadi lebih efisien dan berkeadilan,” ujarnya.(Ef)
