PEKANBARU,MN Cakrawala – Aparatur Sipil Negara (ASN) digaji menggunakan uang negara untuk menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan menghabiskan waktu kerja dengan aktivitas yang tidak berkaitan dengan kepentingan kedinasan.
Dugaan aktivitas sejumlah orang yang disebut-sebut sebagai ASN bermain kartu di kantin dalam lingkungan Kantor Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Riau saat jam kerja kini menjadi sorotan. Persoalan ini tidak hanya menyangkut kedisiplinan pegawai, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan pimpinan terhadap bawahannya.
Sebelumnya, awak media memperoleh informasi dari seorang sumber yang menyebutkan aktivitas bermain kartu tersebut diduga hampir setiap hari berlangsung, baik pagi maupun siang hari.
Informasi itu kemudian ditelusuri melalui pemantauan langsung. Sekitar pukul 11.08 WIB, awak media menyaksikan sejumlah orang bermain kartu di kantin yang berada di dalam lingkungan kantor DPTPH Provinsi Riau.
Ketika dikonfirmasi, Sekretaris DPTPH Provinsi Riau, Dedi Yasmono, S.P., M.Si., sempat menanggapi bahwa orang-orang tersebut tidak mungkin pegawai di lingkungan dinasnya dan bisa saja orang luar yang sekadar menumpang minum.
Namun, persoalan ini kemudian dikonfirmasi kembali kepada Plt. Kepala DPTPH Provinsi Riau, Supriadi, S.Hut., M.T.
Menanggapi informasi dan temuan tersebut, Supriadi menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan penelusuran.
“Terima kasih banyak masukannya. Saya akan coba telusuri sekaligus kalau benar anggota akan jadi atensi kami,” ujar Supriadi.
Pernyataan tersebut patut ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Sebab, masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan jawaban, tetapi juga kepastian bahwa dugaan pelanggaran disiplin di lingkungan pemerintahan benar-benar diperiksa.
INSPEKTORAT DAN BKD BELUM MEMBERIKAN TANGGAPAN
Sementara itu, Plt. Kepala Inspektorat Provinsi Riau, Jondra Jayaputra Manurung, S.E., M.Si., hingga berita ini disusun belum memberikan respons meskipun informasi pemberitaan telah dikirimkan awak media.
Hal serupa juga terjadi pada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Budi Fakhri, S.Psi., M.M. yang belum memberikan tanggapan terkait dugaan perilaku ASN bermain kartu pada jam kerja tersebut.
Padahal, Inspektorat memiliki fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan BKD memiliki peran dalam pembinaan dan manajemen kepegawaian sesuai kewenangannya.
Karena itu, kedua instansi tersebut didesak tidak sekadar menjadi penonton. Penelusuran perlu dilakukan untuk memastikan identitas orang-orang dalam video, status kepegawaiannya, serta apakah aktivitas tersebut benar berlangsung ketika jam kerja dan tanpa kepentingan kedinasan.
JANGAN HANYA TAJAM KE BAWAH, TAPI EVALUASI JUGA PIMPINAN!
Menariknya, seorang sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengingatkan bahwa persoalan disiplin ASN tidak boleh hanya dilihat dari perilaku pegawai tingkat bawah yang bermain kartu, domino, atau bersantai di kedai dan kafe saat jam kerja.
Menurutnya, persoalan tersebut juga harus ditarik ke tingkat pimpinan birokrasi, mulai dari pejabat eselon III, II, I hingga kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota.
Pimpinan, katanya, memiliki tanggung jawab mendistribusikan pekerjaan secara adil, memberikan kepercayaan berdasarkan kompetensi, serta memastikan seluruh ASN bekerja sesuai tugas, jabatan, dan kapasitasnya.
Apabila pekerjaan hanya diberikan kepada ASN tertentu karena faktor kedekatan, kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan tertentu, sementara pegawai lainnya justru dibiarkan tanpa pekerjaan dan tanggung jawab yang jelas, maka ketimpangan birokrasi tidak dapat dihindari.
“Jangan hanya sibuk mencari dan menghukum ASN yang bermain kartu saat jam kerja, tetapi abaikan pimpinan yang gagal mengelola bawahannya. Sebab, membiarkan ASN tidak produktif, tidak diberdayakan, tetapi tetap menerima gaji dan tunjangan dari uang negara juga merupakan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, rakyat bukan hanya dirugikan oleh ASN yang tidak disiplin, tetapi juga oleh sistem birokrasi yang gagal menempatkan orang sesuai kompetensi dan memberikan pekerjaan secara proporsional.
“Jangan sampai negara menggaji ASN untuk bekerja, tetapi justru membiarkan sebagian dari mereka menjadi pengangguran di dalam birokrasi itu sendiri,” tambahnya.
PP 94 TAHUN 2021 JANGAN HANYA JADI ATURAN DI ATAS KERTAS
Dugaan tersebut perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 3 huruf e mengatur kewajiban PNS melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Sementara Pasal 4 huruf f mengatur kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, pejabat yang berwenang wajib menindaklanjutinya sesuai ketentuan disiplin kepegawaian.
Inspektorat Provinsi Riau diminta menelusuri dugaan tersebut, BKD diminta memastikan pembinaan disiplin berjalan, dan pimpinan DPTPH diminta membuktikan komitmennya untuk melakukan evaluasi terhadap pegawai di lingkungan kerjanya.
Jangan sampai aturan disiplin hanya keras terhadap pegawai kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika menyangkut tanggung jawab pimpinan.
Sebab, uang negara yang digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN bersumber dari rakyat. Maka, setiap aparatur wajib mempertanggungjawabkan waktu kerja, tugas, dan tanggung jawabnya kepada negara dan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Plt. Kepala DPTPH Provinsi Riau telah menyatakan akan menelusuri temuan tersebut. Sementara Plt. Kepala Inspektorat dan Kepala BKD Provinsi Riau belum memberikan tanggapan kepada awak media.(EF)
