Jakarta,MN Cakrawala– Subsidi BBM selama ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat. Namun dalam praktiknya, manfaat terbesar justru lebih banyak dinikmati oleh pemilik kendaraan pribadi dibandingkan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan perlindungan negara.
Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai sudah saatnya pemerintah mulai menggeser paradigma subsidi energi dari subsidi konsumsi menuju subsidi pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Menurutnya, anggaran ratusan triliun rupiah yang setiap tahun dialokasikan untuk subsidi BBM akan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar apabila sebagian diarahkan untuk mempercepat pembangunan transportasi umum di daerah. Sebab, transportasi publik tidak hanya melayani satu atau dua orang, melainkan mampu mengangkut ribuan bahkan jutaan masyarakat setiap hari.
Kondisi saat ini menunjukkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar konsumsi BBM nasional. Ironisnya, sebagian besar konsumsi tersebut berasal dari kendaraan pribadi. Akibatnya, subsidi yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan justru lebih banyak dinikmati kelompok yang memiliki akses terhadap kendaraan bermotor.
Padahal, jika transportasi umum dibenahi secara serius, pemerintah dapat menghadirkan layanan yang murah, nyaman, aman, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Bahkan dalam jangka panjang, pemerintah memiliki ruang untuk memberikan tarif khusus atau gratis bagi pelajar, mahasiswa, buruh, guru, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Lebih jauh, penguatan transportasi publik juga merupakan investasi strategis menuju Indonesia Emas 2045. Negara-negara maju umumnya ditopang oleh sistem transportasi umum yang terintegrasi dan menjadi pilihan utama masyarakat. Karena itu, pembenahan transportasi publik bukan hanya soal mengurangi kemacetan, tetapi juga meningkatkan produktivitas ekonomi, memperkuat konektivitas wilayah, mengurangi beban fiskal negara, serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
Djoko Setijowarno menegaskan bahwa transportasi umum harus dipandang sebagai jaring pengaman ekonomi masyarakat. Ketika biaya mobilitas dapat ditekan, daya beli masyarakat akan lebih terjaga, sementara negara memperoleh manfaat berupa efisiensi anggaran yang lebih berkelanjutan.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu dijawab adalah: apakah subsidi negara akan terus habis untuk mengisi tangki kendaraan pribadi, atau mulai diarahkan untuk membangun sistem transportasi publik yang dapat dinikmati oleh jutaan rakyat Indonesia setiap hari? Pilihan kebijakan itulah yang akan menentukan arah pembangunan transportasi Indonesia di masa depan.(Ef)
